Rabu, 29 Desember 2010

SEA Games 2011: Hotel Laris Manis


Palembang - Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyiapkan sedikitnya 7.000 kamar untuk menampung lebih dari 2.500 peserta dari 11 cabang olahraga (cabor) SEA Games XXVI yang dijadwalkan tiba di Sumsel pertengahan 2011, mendatang. Kamar yang disiapkan berasal dari 90 hotel mulai kelas melati hingga bintang empat yang tersebar di Sumsel.

Ketua PHRI, Iwan Setiawan mengatakan saat ini ada sekitar 7.000 kamar yang kita siapkan untuk menampung 2.500 peserta. Data itu belum termasuk wasit, official dan tamu pengiring.

Persiapan yang perlu dilakukan tidak hanya mengedepankan fasilitas infrastruktur semata tetapi lebih mengutamakan pada sisi wisata, menyangkut keamanan dan kenyamanan kamar hotel, sarana dan prasarana di hotel hingga sisi akomodasi dan transportasi tamu.

Dia menambahkan beberapa waktu lalu sempat dipanggil oleh komisi X untuk mempertanyakan kejelasan apakah Sumsel siap menjadi tuan rumah pada pelaksanaan SEA Games 2011.

Pertemuan tersebut membahas empat aspek utama yang ditekankan panitia penyelenggara sebagai syarat mutlak yang harus dipenuhi tuan rumah, yakni aspek akomodasi restoran dan hotel, sarana angkutan dan transportasi, akses ke tempat-tempat cinderamata atau wisata serta keberadaan mall. “Empat aspek itu yang ditekankan panitia, makanya kita selaku tuan rumah wajib melakukan evaluasi dini,” kata Iwan. (FK)

Senin, 27 Desember 2010

Sea Games : UKM Harus Mampu Baca Peluang


Palembang- Usaha Kecil dan Menengah (UKM) diharapkan mampu mengambil keuntungan penyelanggaraan Sea Games 2011 di Palembang. Pada saat Sea Games nanti akan ada sekitar 3000an tamu dari negara Asia Tenggara.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumsel Abdul Gofur mengatakan, pihaknya telah menyiapkan 400 UKM dibawah binaannya untuk diproyeksikan dalam sea games 2011. Namun demikian bagi UKM yang tidak termasuk diharapkan bisa kreatif dan mampu memanfaatkan moment.

Apalagi dengan telah ditetapkannya logo SEA Games yang berbentuk burung garuda. Souvenir sudah bisa dikreasi untuk dipasarkan baik dalam bentuk kaos ataupun lainnya. (Fatur)

Kirim Tenaga Kerja Berkualitas

epang – Banyaknya permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel). Gubernur Sumatera Selatan H Alex Noerdin sendiri mengatakan tetap berkomitmen akan memberangkatkan TKI namun yang memiliki keahlian khusus.

Apalagi peluang kerja bagi tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus seperti perawat di luar negeri seperti Jepang masih terbuka lebar. Alex sendiri menyatakan akan mengunjungi negeri sakura tersebut secara langsung untuk melihat secara langsung fasilitas Rumah Sakit (RS) calon pengguna Tenaga Kerja Profesional asal Sumsel.

Alex yang didampingi Kepala Dnas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumsel, Rizal Fathoni menegaskan hanya akan mengirimkan Tenaga Kerja yang memliki keahlian khusus dan jelas penempatan kerjanya sehingga TKI memiliki kesempatan berkembang dan mendapatkan penghasilan secara Profesional. “Jadi keberangkatan saya ke Jepang untuk memastikan penempatan dan tempat kerja bagi tenaga kerja asal Sumsel agar lebih jelas” ujarnya.

Selain itu, sepulang dari Jepang pihaknya akan terus membenahi standar mutu Pendidikan Kejuruan Keperawatan di Sumsel, bahkan bukan hanya itu Gubernur juga akan menjajagi peluang pasar Kerja di Jepang untuk untuk Kejuruan yang lain. “Saya akan jajaki peluang kerja yang lain jadi tidak hanya perawat yang akan kita berangkatkan,” tandasnya.

Untuk memastikan dan memberikan bekal bagi para TKI, Pemprov Sumsel bekerjasama dengan Yayasan Bina Mandiri Asean (BIMA) yang memang bertugas memberikan peningkatan kemampuan calon TKI. Salah seorang TKI asal OKUT, Mera ini mengatakan dirinya memasuki pasar kerja ke Jepang ini tidak semata-mata untuk mencari penghasilan yang cukup menjanjikan, tetapi lebih dari untuk meningkatkan kemampuan dan menambah pengalaman untuk merawat orang jompo.

Gadis yang memiliki latar belakang Ilmu Keperawatan yang juga pernah bekerja pada salah Rmah Sakit terkemuka di Palembang menjelaskan selama dalam Pendidikan dan Latihan di Yayasan BIMA dirinya menerima berbagai pelajaran diantaranya seperti bahasa dan budaya. (FK/Rls/Trijaya)

Senin, 20 Desember 2010

Go to Pantai Cermin Sumatera Utara

video

FGD PNPM Di Medan

video

2012, Pajak Progresif Dimulai

PALEMBANG – Dinas pendapatan daerah provinsi Sumsel berencana akan menerapkan pajak progresif pada tahun 2011 mendatang, pajak ini akan diberlakukan bagi masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu unit.

Kepala Dispenda Sumsel, Slamet Bamin usai rapat dengan komisi III DPRD Sumsel di gedung DPRD Sumsel mengatakan untuk pajak daerah seperti PKB, BBNKB, serta pajak kendaraan lainnya yang dulunya masih terpisah-pisah tapi kedepan akan digabung menjadi satu, karena di tahun 2012 kita sudah diharuskan menggunakan perda pajak yang baru.

Ditambahkan Bamin, ditahun 2012 mendatang juga akan ada pajak progresif yakni pajak yang diberlakukan bagi masyarakat yang memiliki kendaraan lebih dari satu dalam satu alamat.

”Jika dalam satu alamat memiliki kendaraan lebih dari satu maka tarif pajaknya akan berbeda-beda,” ungkap Bamin.

Bamin melanjutkan saat ini draf untuk pajak progresif ini masih dalam tahap pembahasan dan kajian untuk menentukan besaran tarif pajak progresif ini.

”Dengan pajak progresif ini maka masyarakat yang kaya pembayaran pajaknya akan lebih besar dari dari yang miskin.” jelasnya.

Menurut Bamin, saat ini pembahasan pajak progresif ini masih untuk kendaraan roda empat, sedangkan roda dua masih dipertimbangkan karena mengingat kendaraan roda dua merupakan moda rakyat.

”Kendaraan roda dua saat ini bukan lagi merupakan barang mewah karena untuk mendapatkannya sangat mudah yakni bisa dengan kredit.” terang Bamin.

Bamin mengungkapkan diperda tentang pajak yang baru nantinya juga akan mengatur masalah yang seblumnya tidak diatur dalam perda yang lama seperti kendaraan ambulan dan pemadam kebakaran.

”Tahun 2012 untuk kendaraan ambulan dan pemadam kebakaran tersebut akan dikenakan pajak semua.” kata Bamin. (Trijaya)

Kamis, 16 Desember 2010

Mampukah PNPM Mengentaskan Kemiskinan


Oleh Faturrahman (Praktisi Media Elektronik)

Visi penanggulangan kemiskinan perkotaan harus diprioritaskan pada akar kemiskinan. Jika yang menjadi akar adalah kurangnya pendapatan yang berakibat pada akses yang lain maka yang menjadi prioritas program seharusnya mengacu pada masalah tersebut, namun tetap pada prinsip dan visi PNPM.

Berbagai Program Pengentasan kemiskinan saat ini banyak jenisnya. Salah satunya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Program ini adalah program yang dirancang untuk mendukung pengentasan kemiskinan yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, Perkotaan, Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Wilayah, Pengembangan Daerah Tertinggal dan Khusus serta Pengembangan Infrastruktur Perdesaan.

Berdasarkan data dari Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kesra), dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri di Sumatera Selatan pada tahun 2010 mencapai 431 Milyar rupiah. Pendanaan ini berasal dari APBN sebesar 363,180 milyar rupiah dan dari Sharring APBD Kota dan dan Kabupaten Se Sumsel sebesar 67,8 milyar rupiah. Dari Total BLM Sumsel terbagi untuk PNPM Pedesaan sebesar 254,7 Milyar rupiah, PNPM Perkotaan sebesar 52,05 Milyar Rupiah dan PNPM Infrastruktur Pedesaan (RIS-PNPM) sebesar 124,2 Milyar rupiah. Pada tahun 2011 direncanakan dana BLM PNPM di Sumsel mengalami penurunan. Pada 2011 data dari Kementrian Kesra total BLM untuk Sumatera Selatan sekitar 382,2 Milyar rupiah.

Dana sebesar inilah yang kelola dan digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di Sumatera selatan baik itu pedesaan mampun perkotaan dan langsung diberikan kepada masyarakat melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) tanpa melalui birokrasi pemerintah dearah.

Secara toeri dan konsep program dari PNPM Mandiri yang dinilai paling relevan karena mempunyai jenjang dan keberlanjutan yang jelas, jika dibandingkan program pengentasan kemiskinan lainnya. Namun secara praktis masih membutuhkan pembuktian faktual dan riset. Apalagi saat ini suara-suara sumbang terhadap ketidakpuasan pelaksanaan program dilapangan masih terus berlanjut. Jika kita perpedoman pada data BPS 2010 di Sumatera Selatan Selama periode Maret 2009 - Maret 2010, penduduk miskin di daerah perkotaan Sumatera Selatan bertambah sebesar 1.199 orang, sementara di daerah perdesaan berkurang sebesar 43.347 orang. Secara jumlah pada Maret 2010 saat ini perkotaan lebih mendominasi angka kemiskinannya mencapai 16,73 persen sedangkan perdesaan sekitar 14,67 persen. Jika dibandingkan tahun lalu kemiskinan perkotaan mencapai 16.93 persen, penurunannya tidak siknifikan hanya sekitar 0,2 persen.

Data tersebut menunjukan bahwa program pengentasan kemiskinan perkotaan baik itu dari pemerintah daerah dan PNPM membuahkan hasil namun tidak maksimal. Evaluasi harus dilakukan apalagi tidak sedikit dana PNPM Mandiri perkotaan yang dialokasikan sekitar 52 Milyar di Sumatera Selatan. Refleksi program kemiskinan harus diselaraskan dengan akar permasalahan kemiskinan diperkotaan. Data BPS menujukan garis kemiskinan pada Maret 2009 – Maret 2010 didominasi garis kemiskinan makanan jika dibandingkan non makanan yang mencapai 77,08 persen. Jika kita mengacu dengan MDGs yang menjadi kiblat PNPM Mandiri ada beberapa dasar kemiskinan yang seharusnya menjadi prioritas untuk ditanggulangi yaitu, kosumsi makanan sehat rendah, pendapatan kurang dari UMR, Fasilitas dan Sanitisi pemukiman buruk serta akses terhadap kebutuhan publik (air minum, kesehatan, jalan, pemukiman) rendah.

Oleh karena itu, visi Penanggulangan kemiskinan perkotaan harus diprioritaskan pada akar kemiskinan. Jika yang menjadi akar adalah kurangnya pendapatan yang berakibat pada akses yang lain maka yang menjadi prioritas program seharusnya mengacu pada masalah tersebut, namun tetap pada prinsip dan visi PNPM. Sebagai contoh di kota Palembang, kemiskinan di Kota Palembang menurut vesri pemerintah kota didominasi oleh faktor Individu rumah tangga (etos kerja rendah, tidak memiliki keterampilan khusus, pekerjaan tidak tetap, tidak memiliki modal), akses dan kesempatan kurang (akses terhadap pinjaman dana, lapangan kerja terbatas, keterbatasan mendapatkan pendidikan lebih lanjut) dan faktor lainnya. Oleh karena itu, seharusnya program utama pengentasan kemiskinan kota Palembang mengacu pada faktor yang mendominasi kemiskinan dan kebutuhan yang paling nyata yang dialami rumah tangga miskin diperkotaan.

PNPM Pada dasarnya terbagi dalam dua bagian. Bagian pertama, PNPM lebih didominasi oleh proyek infrastruktur sekitar 80 persen. Bagian kedua, untuk Simpan Pinjam Perempuan (SPP) atau pemberdayaan perempuan sekitar 20 persen. Akademisi Ekonomi dan Pemberdayaan Sumatera Selatan Amidi saat Talkshow di Radio Trijaya FM Palembang menilai, seharusnya program pengentasan kemiskinan terutama perkotaan lebih dikedepankan pada kemandirian ekonomi (wirausaha) seperti memberikan akses bantuan modal untuk Usaha Kecil serta melakukan pembinaan secara berkesinambungan. Hal ini juga sekaligus dapat menggugah kepedulian para praktisi bisnis atau Wira Usaha sukses untuk membantu dalam melakukan pembinaan termasuk bantuan modal.

Jika tetap berpedoman pada lapangan kerja saat ini sangat terbatas apalagi yang menyangkut masyarakat yang tidak sempat mendapatkan pendidikan yang layak. Sejalan dengan Pemberdayaan ekonomi, penyediaan infrastruktur untuk masyarakat miskin dapat terus dilakukan seperti akses jalan pemukiman kumuh, sanitasi lingkungan, air bersih dan lainnya. Program infrastruktur seperti inilah yang saat ini mendominasi PNPM perkotaan padahal diperkotaan Infrastruktur relatif terjangkau dari pada pedesaan.

Khusus untuk perkotaan, alokasi untuk infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi harus diseimbangkan pasalnya masalah kemiskinan perkotaan yang menonjol lebih kepada pengangguran dan akses lapangan kerja. Oleh karena, perlu ada program sinergi antara PNPM dengan Program Kemiskinan Pemerintah Daerah setempat.

Sebagai penutup, sukses tidaknya program pemberdayaan masyarakat miskin juga tidak lepas dari kontrol sosial, untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran serta untuk memastikan dana digunakan sesuai dengan tujuan program pemberdayaan. Ada beberapa elemen yang seharusnya punya andil melakukan pengawasan program pemberdayaan ini. Pertama, masyarakat. Masyarakat punya peran besar dalam pengawasan karena terlibat dalam perencanaan program sekaligus pelaksana program. Seharusnya masyarakat yang menentukan program yang sesuai dengan kebutuhannya. Namun hal ini sering dilupakan karena lebih dipercayakan kepada aparatur atau tokoh masyarakat setempat.

Kedua, Fasilitator. Elemen ini mempunyai peran strategis untuk menentukan apakah program PNPM tepat sasaran atau tidak, pasalnya fasilitatorlah yang melakukan pendampingan dalam tugas pemberdayaan, dalam melaksanakan program-program yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat. Pengawasan dilakukan mulai dari Persiapan, perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga pelaporan. Ketiga, Pengawas Independen, Elemen ini merupakan pengawas yang dinilai paling tepat, selain tanpa beban juga mampu melakukan kontrol jika terdapat pennyimpangan program. Elemen ini meliputi Pers dan Akademisi.

Rabu, 15 Desember 2010

Narsis

Kuliner Jadi Alternatif Wisata Saat Sea Games

PALEMBANG- Provinsi Sumatera Selatan memiliki kekayaan kuliner yang bisa di tawarkan pada saat Sea Games 2011 mendatang. Pemerintah provinsi Sumatera Selatan dendiri berupaya meningkatkan persiapan Sea Games 2011 di Provinsi Sumatera Selatan, salah satunya dengan menawarkan kuliner khas Sumatera Selatan.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumsel M. Jhonson menjelaskan macam-macam jenis kuliner yang akan ditawarkan seperti pindang, baik pindang meranjat, pindang sekayu, pindang Palembang maupun pindang Rawas.

Menurut dia, jika industri kuliner di poles pengelolaan dan restaurantnya maka akan menambah peluang untuk kegiatan berusaha dan peluang pekerjaan seluas-luasnya.

Dia menambahkan kegiatan ini memerlukan tindak lanjut dan koordinasi dari instansi-instansi lain baik dari perbankan, Usaha Kecil Menengah (UKM), dan koperasi. (Trijaya)

UKM Harus Mampu Membaca Peluang Saat Sea Games

PALEMBANG – Penetapan logo SEA Games yang dituangkan dalam Peraturan Menpora No 452/2010 tentang logo SEA Games XXVI 2011 yang melambangkan kekuatan da kepak sayapnya menggambarkan kemegahan dan kejayaan, diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pelaku usaha di Sumsel.

Pelaku usaha atau usaha kecil menengah (UKM) bisa memanfaatkan pembuatan souvenir dengan beraneka macam bentuk. Misalnya seperti gantungan kunci, kaos berlogo SEA Games dan souvenir bentuk lainnya. Demikian diungkapkan Budiarto Marsul, Ketua Komisi II DPRD Sumsel di ruang kerjanya.

Dikatakan Budiarto, peluang bisnis untuk pembuatan souvenir dengan telah dikeluarkannya logo tersebut sangat besar. Para pengusaha, kita harapkan sudah bisa memulainya dari sekarang

Ia menambahkan, pelaku usaha di Sumsel sudah lama menanti penetapan logo, sehingga mereka dapat mengerjakan pembuatan souvenir yang akan dijual dalam pelaksanaan SEA Games mendatang.

“Jadi, dengan dikeluarkannya logo tersebut, maka bisa menggairahkan para UKM untuk membuat kreasi bentuk souvenir,” bebernya.

Ia juga berharap, pelaksanaan SEA Games ini untuk semakin disosialisasikan. Misalnya dengan membuat pengumuman dan plang besar bertuliskan Sumsel tuan rumah SEA Games.

“Bandara merupakan pintu masuk wisatawan, dengan mereka melihat adanya tulisan tersebut, maka Sumsel akan semakin dilihat dunia. Gema seperti ini harus semakin dilakukan, mengingat pelaksananannya tinggal beberapa bulan lagi,” tambahnya.(Trijaya)

Senin, 13 Desember 2010

Medan City

UMS Lebih Tinggi 5 Persen Dari UMP

PALEMBANG – Kenaikan Upah Minimum Sektoral (UMS) provinsi Sumsel rencananya akan lebih tinggi 5 persen dari Upah Minimum Provinsi (UMP). UMS ini akan ditetapkan setelah UMP disetujui oleh Gubernur Sumsel.
Dikatakan Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi (Disnakertrans) Sumsel Rizal Fatoni, di sela-sela Rapat Paripurna di Gedung DPRD Sumsel, bahwa upah minimum provinsi (UMP) Sumsel tahun 2011 akan naik sebesar 13 persen dari tahun yang hanya sebesar Rp927 ribu. Pemberlakuan ini akan efektif mulai 1 Januari 2011.

Ditambahkan Rizal, jika ada perusahaan yang tidak memenuhi aturan tersebut, maka akan dikenakan sanksi pidana. Ketetapan tersebut rencananya akan disetujui gubernur pada 8 Desember 2010 lalu.

“Tetapi hingga saat ini, saya belum melihat surat persetujuan tersebut,” tukasnya.

Menurut Rizal, setelah UMP ini mendapatkan persetujuan dari gubernur, baru akan melangkah lagi dengan menetapkan UMS. Biasanya UMS ini akan lebih besar 5 persen dari UMP.

“Inilah yang akan kami bicarakan lagi. Kalau pun nantinya UMS ada kenaikan, 5 persen lebih besar dari UMP,” kata dia.

Banyak kriteria untuk menetapkan besaran UMS ini, ketentuannya ada beberapa sektor.

PNPM Didominasi Infrastruktur

Palembang – Pembangunan infrastruktur paling mendominasi realisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Sumatera Selatan.

Alokasi anggaran PNPM Pedesaan untuk Bantuan Langsung Masyarakat pada tahun 2010 sekitar 254 Milyar, hanya 25 persen yang dipergunakan untuk simpan pinjam. Selebihnya untuk kebutuhan dasar masyarakat seperti Infrastruktur, Pendidikan dan kesehatan.

Koordinator Wilayah PNPM Pedesaan Sumsel Putu AB mengatakan Saat ini realisasinya baru mencapai sekitar 53 persen untuk pembangunan pembangkit listrik mikrohidro, sarana air bersih, pembangunan jalan, irigasi dan lainnya.

Berbagai kendala dihadapi masyarakat dalam melaksanakan program PNPM sehingga ada yang belum terealisasi diantaranya belum cairnya dana sharring APBD, cuaca yang tidak menenti dan minimnya pendampingan. (Fatur)

Sikompak Award Dari Pesisir Malaka


Medan – “Sikompak Dari Pesisir ”, Mungkin itulah pepatah yang tepat untuk menggambarkan kehidupan masyarakat pesisir Desa Pantai Cermin kiri Pantai Cermin, Serdang Bedagai, Sumatera Utara.

Desa ini sekitar 35 KM dari kota Medan dan bisa ditempuh selama satu jam dari kota medan. Dibalik keceriaan yang terpancar, masyarakat pesisir yang mempunyai kultur wilayah rawa mangrove ini, harus kerja keras guna memperbaiki kualitas hidupnya.
Bu Sumi, (50) Wanita keturunan jawa itu, saat disapa dari Trijaya FM, Rabu (13/10), bergegas bangkit setelah mengais bongkahan kain dirumahnya yang terbuat dari kayu dan papan. Tampak jelas, besi sepeda yang sudah karatan dan tidak terpakai lagi. Sambil menatap jauh kebelakang rumahnya, dia menceritakan bahwa sepedanya karatan disebabkan banjir terjangan pasang air laut. “Bahkan setiap malam dia selalu terjaga dari tidur, takut-takut air laut bakal menghampiri rumahnya”,katanya.

Ibu Sriyati (45), Kader Perempuan Masyarakat Desa ini juga, merasa prihatin, banjir pasang berdampak pada sumur-sumur bor yang dibuat oleh masyarakat. “Air yang dihasilkan sumur tersebut tidak layak dikosumsi Karena tercampur air asin,” Kata Ibu Sri.

Berpuluh-puluh tahun masyarakat menanti, bahkan desa nelayan dan petani ini, sudah sering mengajukan persoalan ini ke Pemerintah Daerah, namun belum ada realisasinya.

Semua itu hanyalah cerita lalu, saat ini Sikompak telah ceria, bahkan sibolang pesisir timur telah senang bermain air dengan ceria tanpa khawatir lagi kekurangan air. Keceriaan masyarakat ini, tidak lain karena telah menikmati sumur bor Artesis hasil swadaya masyarakat sebesar 750 ribu rupiah dan dibiayai oleh PNPM Pedesaan dengan anggaran berkisar 245 juta rupiah. Hasilnya pun telah diserah terimakan pada April 2010 lalu.

Tim Pelaksana kegiatan PNPM Desa Pantai cermin Timur Muhammad Sum menjelaskan sumur artesis ini mampu menghasilkan debit air 25 liter per 7 detik dengan kedalaman bor mencapai 240 M. “Jumlah ini mampu dinikmati seluruh masyarakat Dusun IV Panti Cermin Kiri”, Ujarnya. Hanya saja penyalurannya saat ini belum langsung terdistribusi kerumah-rumah warga. Masyarakat setempat masih mengambil air dari sumbernya.

40 Tahun Menanti Air Bersih

Fasilitator Kecamatan Bidang Pemberdayaan Seraya Banurea saat ditemui di Kecamatan Pantai Cermin mengungkapkan pembuatan sumur artesis ini merupakan keinginan masyarakat setempat. “Kerinduan terhadap air bersih diutarakan warga dalam rapat dengan para fasilitator, BKM dan konsultan PNPM”, Ujarnya. Bahkan masyarakat setempat telah menanti selama 40 tahun lebih.

Hasil penelusuran Radio Trijaya FM Palembang, Partisipasi dalam pembangunan melalui PNPM didaerah ini sangat tinggi.Tidak hanya soal pembangunan air bersih tetapi juga yang lainnya. Seperti halnya PNPM untuk pemberdayaan perempuan yang dikenal dengan SPP (Simpan pinjam untuk perempuan). Bantuan yang telah tersalurkan pada tahun 2009 untuk UKM perempuan mencapai 2 Milyar khusus untuk kecamatan Pantai Cermin. Dari pinjaman tersebut, pengembalian telah mencapai 100 persen bahkan telah menyisakan saldo jasa sebesar 500 juta.

Atas prestasi inilah, Kecamatan Pantai Cermin, Serdang Bedagai, Sumatera Utara mendapatkan penghargaan Sikompak Award dari Pemerintah Provinsi. “Sikompak Award tersebut diambil dari nama Badan Keswadayaan Masyarakat di Desa Cermin Kiri yang mengajukan program Sumur bor Artesis”, Jelas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Serdang Bedagai Ifdal.

Selain itu, Kecamatan Pantai Cermin, Serdang Bedagai, menurut Ifdall bakal mewakili Sumatera Utara dalam ajang PNPM Award tingkat nasional.

sebagai bentuk apresiasi atas prestasi dalam bidang PNPM Mandiri, Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Sujana Royat saat di Medan Rabu (13/10) menegaskan, pihaknya akan memperioritaskan para donor anggaran di wilayah yang berprestasi dalam pembangunan yang didanai dari PNPM.

Namun dari semua itu, yang diharapkan masyarakat pesisir adalah tetap adanya keberlangsungan program PNPM didaerah tersebut. Saat ini kawasan pesisir masih membutuhkan sentuhan pembangunan yang lain seperti tanggul penangkal banjir.

Belajar Dari Pantai Cermin

Wilayah yang menyerupai Pantai Cermin, Sumatera Utara, di Sumatera Selatan relatif banyak terutama di kawasan pesisir Banyuasin dan Ogan Kemering Ilir yang mempunyai topografi hampir sama yang didominasi rawa mangrove.

Wilayah Pesisir Sumsel yang dikenal dengan perairan Sumsel dan merupakan wilayah transmigran ini, masih banyak yang belum dapat menikmati air bersih. Menurut Kepala Desa Margorukun, Jalur 14, Banyuasin, Ramadhan, air bersih untuk minum saat ini masih mengandalkan dari air hujan. ” Untuk mandi dan cuci memakai air sumur yang warnanya coklat, Katanya.

Wilayah di Sumsel saat ini masih banyak yang mendambakan air bersih seperti halnya desa pantai cermin kiri, Serdang Bedagai, Sumatera Utara waktu lalu. Namun karena kesadaran masyarakatnya dan aparatnya maka kebutuhan air bersih dapat dinikmati.

Seharusnya, para fasilitator yang mendampingi masyarakat harus banyak belajar dari daerah lain, sehingga Program PNPM betul-betul bisa menyentuh kebutuhan dasar masyarajat. Air bersih dalam kehidupan sangatlah fatal karena menyangkut kesehatan. (Fatur/Trijaya)