Klaim Lambat, Sekolah Swasta Mengeluh

Sumsel – Sering molornya pencairan dana sekolah gratis, dikeluhkah oleh sekolah-sekolah swasta di Sumsel.

Hal ini terungkap saat silaturahmi Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS), dengan Komisi V DPRD Sumsel di gedung DPRD Sumsel.

Ketua BMPS Sumsel, Idham Khalid mengatakan dana bantuan sekolah gratis itu sering lamban di terima. Misalnya, di 2011 bantuan untuk triwulan pertama baru cair di bulan ke empat. Sementara bantuan untuk triwulan kedua sampai saat ini belum cair.

“Ini sangat menyulitkan bagi sekolah-sekolah swasta, padahal dari bantuan itu dimanfaatkan untuk membiayai operasional sekolah termasuk gaji guru. Kondisi sangat memberatkan, karena banyak sekolah swasta kesulitan untuk membayar honor guru,” ungkap Idham.

Ditambahkannya, banyak sekolah-sekolah swasta yang mengeluhkan hal tersebut, sebab sekolah yang menerima bantuan sekolah gratis tidak bisa lagi memungut biaya apapun dari siswa.

Karenanya, Idham berharap bantuan dari dana sekolah gratis itu, bisa dibayarkan tepat waktu.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sumsel, Ade Karyana menjelaskan keterlambatan pencairan dana bantuan sekolah gratis tersebut disebabkan adanya perubahan pola pembayaran.

Jika sebelumnya terang Ade, pembayaran dana sekolah gratis itu langsung ditransferkan ke rekening sekolah.

“Tetapi sekarang, berdasarkan kebijakan pemerintah pusat ada perubahan. Untuk sekolah negeri di transferkan ke kas daerah masing-masing dulu, sedangkan untuk madrasyah di transferkan ke rekening kantor Kementrian Agama (Kemenag) yang ada di daerah. Inilah yang menyebabkan terjadinya keterlambatan,”ujarnya.

Selain itu sambungnya, keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban dari sekolah yang menerima dana bantuan sekolah gratis juga menyebabkan terjadinya keterlambatan pencairan dana sekolah gratis. (Trijaya)

Pemprov Sumsel Menggelontorkan Dana Bantuan Desa

Palembang - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) pada anggaran 2011 ini mulai melakukan perkuatan pembangunan di desa dengan menggelontorkan dana Rp 60,6 miliar.

Dana tersebut untuk 2.753 desa defenitif, 56 desa persiapan, dan ditambah 377 kelurahan. Dengan alokasi dana itu, diharapkan desa menjadi lebih berkembang.

Kepala Biro Pemerintahan Pemrov Sumsel, Mulyadin Roham, Selasa (12/7), mengatakan, sesuai keputusan Gubernur Sumsel, nomor 91/KPTS/I/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang bantuan keuangan kepada jajaran pemerintahan desa/kelurahan 2011, maka dialokasikan untuk 2.753 desa defenitif, 56 desa persiapan dan 377 kelurahan. Untuk Desa definitif sebesar Rp 20 juta, desa persiapan sebesar Rp 15 juta, dan kelurahan Rp 12,5 juta.

Dikatakan, arah penggunaan dana untuk kegiatan Tim Penggerak (TP) PKK Desa, posyandu desa, karang taruna, pengembangan sarana produktif desa, tambahan penghasilan kades, biaya operasional dan pelaporan, juga operasional Badan Perwakilan Desa (BPD).

Sedangkan dana untuk kelurahan, untuk kegiatan TP PKK Kelurahan, posyandu kelurahan, kegiatan karang taruna, pembinaan administrasi kelurahan, dan pelaporan serta administrasi LPMK.

"Dana ini digunakan sesuai ketentuan, tidak bisa dialihkan ke pos belanja lain," kata Mulyadin.

Dana bantuan disalurkan melalui rekening desa/kelurahan, bahkan ada yang diserahkan gubernur secara langsung saat kunjungan kerja ke desa-desa.

Untuk bantuan yang disalurkan ke rekening, penerima bantuan agar mengajukan permintaan tertulis kepada kades/lurah untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dan dipertanggungjawabkan.

Penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis sesuai ketentuan. (Sripo/FK)

Anggaran Pertanian Diharapkan Ditingkatkan

Sumsel - Anggaran untuk pertanian yang ada dalam APBD masih sangat minim dan belum mencapai 10 persen. Padahal 60% dari masyarakat Sumatera Selatan (Sumsel) saat ini, berprofesi sebagai petani.

Idealnya, anggaran pertanian yang layak untuk masyarakat Sumsel yang masuk pada APBD, sekitar 20% dari total anggaran, atau sama dengan anggaran untuk pendidikan. Pernyataan ini dilontarkan Ketua Komisi II DPRD Sumsel, Budiarto Marshul, saat dibincangi di ruang Komisi II.

Menurut Budiarto, pemerintah seharusnya sadar kalau petani adalah tulang punggung bagi pembangunan di Sumsel. Sehingga sudah selayaknya dunia pertanian menjadi perhatian pemerintah.

”Ya memang idealnya anggaran pertanian itu, 20 persen dari total anggaran. Dengan begitu, akan banyak program untuk meningkatkan kesejahteraan pertanian,” kata Budi.

Namun, tandas Budi, 20 persen anggaran itu bukan termasuk infrastruktur dunia pertanian seperti untuk irigasi dan sebagainya. Tapi dari 20 persen anggaran itu, murni untuk program yang langsung menyentuh kepentingan petani seperti bantuan bibit, permodalan, dan peningkatan produksi pertanian.

“Saat ini kan, APBD Sumsel tahun anggaran 2011 mencapai Rp 4,3 trilyun. Sedangkan di 2012 di asumsikan APBD Sumsel mencapai Rp 4,3 trilyun. Kita berharap pada APBD Sumsel 2012 nanti ada peningkatan drastis anggaran pertanian walaupun belum bisa mencapai 20 persen dari total anggaran,” tandasnya.

Terlebih pada tahun 2012 nanti, tidak ada lagi pembangunan untuk SEA Games, hingga anggaran bisa kita fokuskan, untuk meningkatkan kesejahteraan petani termasuk juga pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

Budi optimis, jika anggaran untuk pertanian mencapai 20 persen, dari total APBD maka dunia pertanian di Sumsel bisa berbuat banyak termasuk peningkatan produksi, perbaikan kualitas sehingga berefek dengan meningkatnya kesejahteraan petani.

Politisi asal Partai Gerindra ini pun menuturkan, bahwa Komisi II akan mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) Badan Hukum Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Karena bantuan yang diberikan pemerintah bukan ke individu petani melainkan ke kelompok tani. Hingga dengan adanya badan hukum Gapoktan maka petani lebih mengakses permodalan ke bank, selain itu pemerintah akan lebih mudah melakukan pembinaan.

”Ini bagian untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Sumsel, jika Gapoktan ada badan hukum maka akses permodalan ke bank bisa lebih mudah dan pembinaan bisa lebih fokus. Sehingga secara perlahan, kualitas hasil pertanian bisa ditingkatkan termasuk untuk mengakses pasar untuk menjual hasil pertanian tersebut,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Nelly Rasdiana, menambahkan, bahwa pihaknya jelas mendukung sikap dari Komisi II DPRD, untuk menambah alokasi dana kebidang pertanian. “Kalau kami kan mengusulkan, dewan yang membahas dan yang menyetujui dari pusat. Intinya kami sangat mendukung dengan keinginan dewan,” tambahnya.(Morino)

Kapal Tua Ditemukan Di Persawahan

Muara Sugihan - Sebuah kapal tua yang diperkirakan peninggalan zaman Belanda berhasil ditemukan petugas Badan Arkeologi Pusat (BAP) di areal persawahan milik Lasmijan di Jalur 16 Desa Margomulyo, Kecamatan Muarasugihan, Banyuasin, Jumat (15/4/2011).

Tidak hanya bangkai kapal, sebelumnya warga eks transmigrasi ini juga pernah menemukan beberapa benda-benda antik dan kuno serta sejumlah benda berharga seperti guci dan emas batangan di lokasi tersebut.

Mendapat laporan dan informasi adanya benda kuno di wilayah tersebut, petugas BAP mendatangi lokasi dan melakukan proses penggalian sejak 11 April lalu. Sejauh ini petugas baru berhasil membongkar kayu-kayu panjang yang menyembul dari dalam tanah.

Diperkirakan kayu-kayu tersebut merupakan tiang-tiang dari sebuah bangkai kapal. Namun belum diketahuinya secara pasti apakah merupakan peninggalan pada masa kerajaan atau masa peninggalan bangsa penjajah dahulu.

Penemuan yang pertama kali terjadi pada tahun 2009, yang ditemukan Lasmijan yang menemukan guci antik di areal sawah miliknya di Jalur 16 Desa Margomulyo, Kecamatan Muarasugihan, Banyuasin. Benda tersebut telah dimiliki dan disimpan di rumahnya, kemudian beberapa bulan kemudian kembali ditemukan batangan emas, guci yang sudah tidak utuh dan sejumlah barang berharga lainnya.

Banyaknya temuan tersebut membuat pemerintah setempat melaporkan temuan tersebut ke Badan Arkeologi Pusat. Selanjutnya, selama dua hari terakhir ini tim dari Badan Arkeologi Pusat ini telah melakukan penggalian keberadaan dan penemuan kapal tua yang terpendam didalam tanah tersebut.

Budi, salah seorang warga setempat mengaku jika saat ini telah dilakukan penggalian oleh Badan Arkeologi Pusat dan baru terlihat kayu-kayu panjang yang menyembul dari dalam tanah. Diperkirakan kayu-kayu tersebut berasal merupakan tiang-tiang dari sebuah bangkai kapal. Namun belum diketahuinya apakah guci yang ditemukan tersebut merupakan peninggalan pada masa kerajaan atau masa peninggalan bangsa penjajah.

Gubernur Sumsel Alex Noerdin Resmikan Bus Plaju - Muara Padang

Palembang – Gubernur Sumsel Alex Noerdin akan meresmikan Bus Perintis guna mengembangkan kawasan pinggiran, Rabu (2/3) siang. Bus perintis yang akan diresmikan adalah rute Alang-Alang Lebar – Tanjung Api-Api dan Plaju – Muara Padang.

Kabid DLLAJ dan Kerata Api Dishub Sumsel Nopri Delimunte saat Talkshow di Palembang First Channel Trijaya FM Palembang mengatakan masih-masih rute dipersiapkan dua bus perintis dengan kapasitas 24 Seat.

“Tiket untuk sementara sebesar Rp. 10.000,- perorang”, Katanya. Untuk merintis rute tersebut Dishub Sumsel bekerjasama dengan PERUM DAMRI. Dengan diresmikan rute ini diharapkan dapat menghidupkan perekonomian di Kawasan TAA dan Muara Padang sekitarnya.

Nopri menambahkan, khusus di TAA ke depan akan ada dermaga Ferry Penyebarangan, sehingga bus perintis ini sangat efektif. (FK)

Anggaran Infrastruktur di Sumsel Capai 1,1 Triliun

PALEMBANG - Pemerintah pusat dan daerah pada tahun 2011 menganggarkan dana untuk perbaikan jalan di wilayah Sumatera Selatan sebesar Rp1,1 triliun.

Dana tersebut berasal dari pemerintah pusat sebesar Rp700 miliar yang diperuntukkan perbaikan jalan nasional, kata Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumsel, Hery Amalindo, Selasa (4/1).

Lebih lanjut dia mengatakan, dari total dana perbaikan jalan itu, selebihnya dana APBD Provinsi Sumsel diperuntukkan pembenahan jalan yang ada di daerah ini.

Memang untuk jalan nasional yang ada di provinsi ini panjangnya sekitar 1.000 kilometer (KM) akan terus dibenahi termasuk perawatan sehingga kondisinya tetap baik.

Sementara jalan provinsi sepanjang 1.700 KM yang berada di wilayah 11 kabupaten dan empat kota di Sumsel.

Dikatakannya, jalan nasional dan provinsi itu harus selalu diawasi dan bila ada kerusakan segera dibenahi.

Ketika ditanya penggunaan dana tersebut, ia mengatakan, dianggarkan sesuai kebutuhan daerah atau melihat kondisi jalan tersebut.

Dia mencontohkan, untuk perbaikan jalan provinsi di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), pihaknya mengalokasikan dana yang telah dianggarkan itu sebesar Rp60 miliar.

“Dana tersebut untuk perbaikan jalan yang rusak, namun pengerjaannya dilaksanakan secara bertahap. Jadi masyarakat Muba tidak perlu khawatir karena kerusakan jalan provinsi tetap dibenahi, dan merupakan tanggung jawab Dinas PU Bina Marga Sumsel,” ujarnya.

Sehubungan itu, menurut Hery, Gubenur Sumsel H Alex Noerdin masih memprioritaskan perbaikan jalan yang rusak di wilayah sejumlah kabupaten dan kota di provinsi tersebut.

Hal itusesuai dengan program yang disampaikan kepada masyarakat bahwa perbaikan jalan merupakan skala prioritas.

Nalco Tetap Di Memilih Sumsel

PALEMBANG - Gubernur Sumsel Alex Noerdin pastikan National Aluminium Company (Nalco) Ltd tetap berinvestasi di Sumatra Selatan (Sumsel). Menurutnya Dia sudah mendapat kepastian dari Nalco menetapkan pilihan investasinya di Sumsel.

Investor asal India tersebut sempat dikabarkan batal menanamkan investasinya sebesar 3,2 miliar dolar AS di Sumsel pertengahan tahun lalu dan akan memilih Kalimantan Timur (Kaltim).

Namun, pada akhir tahun lalu, mereka menyatakan memilih membangun pabrik smelter aluminiumnya di sini. Untuk lokasinya kita arahkan di kawasan Tanjung Api-api.

Selain Nalco Ltd juga ada satu lagi perusahaan asal India yang berinvestasi di Sumsel. Perusahaan tersebut adalah Adani Global yang bergerak di bidang konstruksi dan infrastruktur.

Dengan PT Adani Global, menurut Alex Noerdin, pada akhir Agustus 2010, Gubernur Sumsel telah menandatangani Head of Agreement (HoA) dengan Presiden Direktur PT Adani Global Ganesha Varadarazan dan Direktur Utama PTBA Tbk Sukrisno.

PT. Ardani akan membangun jalur kereta api sepanjang 270 kilometer (km) dari Tanjung Enim ke Tanjung Api-api dan juga pembangunan coal terminal dengan nilai investasinya 1,6 miliar dolar AS,” katanya

Sementara itu, Kepala Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Sumsel, Permana, mengatakan, “Nalco tetap akan menanamkan investasinya di kawasan Tanjung Api-api. Masalah pasokan batu bara untuk memenuhi kebutuhan power plant mereka dengan kapasitas 1.250 MW sudah bisa teratasi.” (FK/Trijaya)

Alex : Pembangunan Venue Sea Games Terus Dipantau

Persiapan Sumsel menjadi tuan rumah Sea Games XXVI terus dilakukan. Salah satunya pembangunan sarana dan prasaran olahraga yang meliputi wisma atlet di Jakabaring, serta fasilitas pendukung Gedung GOR Kampus yang kini tengah direhab.

Pada malam tahun baru pun terus bekerja. Tukang-tukang dengan semangat tinggi terus bekerja. Ini untuk wisma atlet,” kata Gubernur Sumsel H Alex Noerdin saat meninjau pembangunan venues Sea Games Wisma atlet di Jakabaring, Pada malam tahun baru

Menurutnya, seluruh pemancangan tiang wisma atlet sudah selesai. Jadi mana yang selesai, dilanjutkan yang lainnya. Misalnya blok C, yang lain dibangun lagi dan seterusnya.

Kemudian, lanjut Alex, pembangunan wisma atlet ini dilakukan sesuai terjadwal (on schedule). Walaupun cuaca jelek, kadang hujan dan sebagainya. Target bulan enam sudah selesai. Jadi kalau bulan enam akhir, artinya lima bulan atau empat bulan sebelum Sea Games.

Sedangkan untuk fasilitas olahraga lainnya tengah dilakukan pengawasan dan evaluasi. Jadi kalau lapangan tenis selesai sekitar bulan empat atau April, kolam renang kira-kira bulan tujuh, kemudian ada yang lebih cepat, lapangan atletik.

Wisma atlet, sambung Alex, akan diuji cobakan kepada para wartawan untuk menginap. Kita coba dengan dipersilakan para wartawan untuk coba nginap disini. Fasilitas? Dalam satu modul, itu ada dua kamar tidur, kemudian ruang tamu, pantry, toilet, kamar mandi, dan AC,” jelasnya. (FK)

PT. Pusri Palembang Resmi Berdiri

PALEMBANG - Restrukturisasi BUMN pupuk di Indonesia akhirnya terjadi. Sejak 1 Januari 2011, satu perusahaan pupuk baru berdiri dengan nama PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang. Perusahaan baru ini berdiri buah dari spin off PT Pusri (Persero) sebagai perusahaan holding.

Sabtu (1/1) dengan disaksikan komisaris Adolf Warouw, direksi PT Pusri (Persero) melakukan pengalihan tugas unit usaha PT Pusri (Persero) kepada direksi PT Pusri Palembang. Untuk jabatan Direktur Utama dialihkan dari Arifin S Tasrif kepada Eko Sunarko yang sebelumnya menjabat Direktur Keuangan PT Pupuk Kaltim.

Menurut Adolf Warouw dengan pengalihan tugas ini maka telah terjadi pengalihan pemilikan aset dan juga pengalihan tugas dan tanggung jawab pengelolaan perusahaan PT Pusri Palembang.

“PT Pusri Palembang ini merupakan hasil spin off dari PT Pusri Persero atau holding dan PT Pusri Palembang merupakan anak perusahaan. Spin off ini bertujuan untuk peningkatan kinerja dan peningkatan value perusahaan,” ujar anggota dewan komisaris PT Pusri (Persero).

Sementara itu Direktur Utama PT Pusri (Persero) Arifin Tasrif menjelaskan, dengan selesainya pengalihan tugas unit usaha PT Pusri (Persero) kepada direksi PT Pusri Palembang, maka restrukturisasi dengan pilihan opsi //spin-off// sudah rampung. “PT Pusri yang sekarang ini menjadi operating holding akan menjadi holding dan PT Pusri akan berubah atau berdiri sendiri menjadi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang yang dikelola oleh direksi terpisah dari PT Pusri Holding.”

Menurut Arifin, dengan perubahan bentuk operating holding menjadi holding maka PT Pusri akan lebih fokus dalam pengelolaan sinergi operasional korporasi diantara sesama anak perusahaan terutama dalam bidang produksi dan pemasaran.

Dengan berdirinya PT Pusri Palembang selanjutnya akan ada lima perusahaan produsen pupuk yang bernaung di bawah PT Pusri (Persero), yaitu PT Petrokimia Gresik (Petrogres), PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kaltim PKT), PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) dan PT Pusri Palembang serta dua perusahaan non produsen pupuk, yaitu PT Rekayasa Industri dan PT Mega Eltra.