Diskusi Kuliah Gratis, Mungkinkah? |
Hal ini terungkap saat Diskusi Primetopic, Senin Malam (26/8) di Dapur Iga Palembang dengan tema “Kuliah Gratis, Mungkinkah?” yang diikuti oleh Bappeda Provinsi Sumsel, LMND Sumatera Selatan dan Komunitas Bicara Musi Institute.
Menurut Kabid Sosial Budaya Bappeda Sumsel Hendrian, berdasarkan perhitungan APBD Sumsel 2015 mencapai 8,5 Triliun dan anggaran kuliah gratis diambil dari 20 persen anggaran pendidikan yang berkisar 1,3 Triliun. “Pembiayaan kuliah gratis tentunya disesuai dengan sistem Uang Kuliah Tunggal yang saat ini mulai diberlakukan di Perguruan Tinggi”, Ujarnya.
Dia menjelaskan kuliah gratis pada tahun 2015 dimulai dari perguruan tinggi negeri yakni Universitas Sriwijaya, IAIN Raden Fattah dan Poleknik Negeri Sriwijaya dan diberlakukan bagi mahasiswa baru tahun tersebut yang berkisar 11ribun mahasiswa. “Perhitungan sementara rata-rata diperkirakan Subsidi untuk konsep kuliah gratis ini sebesar Rp. 6 Juta per mahasiswa/Semester”,ungkap dia.
Pihaknya yakin dengan dijalankannya konsep kuliah gratis dengan sendirinya nantinya beasiswa yang sudah berjalan akan bisa terpadu bahkan saling melengkapi. Dia juga menegaskan berdasarkan konsep kuliah gratis ini tidak akan menurunkan mutu pendidikan karena konsep ini tidak mengurangi pembiayaan pendidikan yang ada saat ini.
Untuk mempersiapkan kuliah gratis 2015 pihak pemprov akan mulai dengan perhitungan anggaran dan dilanjutkan dengan kajian akademis serta mempersiapkan aturan yakni peraturan daerah yang akan merujuk pada peraturan tentang 20 persen anggaran pendidikan. “Semua elemen pendidikan tinggi terutama negeri akan diajak berembuk tentang masalah konsep kuliah gratis”,jelas Hendrian.
Hendrian juga menambahkan jika 2015 kuliah gratis bisa berjalan maka pada tahun 2018 bisa diperluas hingga perguruan tinggi swasta karena pada saat itu anggaran Provinsi Sumsel bisa menyentuh level 15 Triliun.
Sementara, Fuad Kurniawan dari LMND Sumsel menilai rakyat Sumatera Selatan sangat antusias dengan program kuliah gratis ini karena sangat menyentuh kebutuhan dasar rakyat. “Diskusi kampung yang telah diadakan oleh LMND bersama Diknas Provinsi memberikan gambaran betapa responsifnya masyarakat”, ujarnya.
Yang saat ini dibutuhkan adalah komitmen dari perguruan tinggi untuk menjalankan program ini atau justru lebih suka pada komersialisasi pendidikan yang tercermin pada pendidikan tinggi saat ini. “Jika ini bisa diwujudkan siapapun pemimpinnya maka ini sebuah gebrakan besar bagi bangsa Indonesia karena daerah selevel Jakarta yang miliki anggaran 30an triliun pun belum mampu memberikan program kuliah gratis bagi rakyatnya”,tegasnya.
Fuad juga menegaskan negara menjamin pendidikan rakyat tanpa membedakan kaya atau miskin. Inilah konsep pendidikan yang berkeadilan. “Sumsel sudah saatnya menjadi pelopor untuk mendobrak komersialisasi pendidikan yang meraja lela saat ini yang seharusnya negara bisa menjamin apalagi kekayaan negara ini begitu melimpah. Sangat tidak logis jika negara tidak mampu”,pungkasnya.
Hal yang senada juga diungkapkan oleh Faturrahman Inisiator Komunitas Bicara Musi Institute. Dia menilai jika mencermati konsep yang dipaparkan oleh Bappeda Sumsel tidak ada yang perlu diresahkan oleh pihak perguruan tinggi karena konsep tersebut tidak mengurangi anggaran yang ada, hanya bedanya pihak pemprov mensubsidi Uang Kuliah Tunggal yang diterapkan oleh perguruan tinggi.
Namun demikian perlu ditegaskan perlu ada komitmen tinggi dari pihak perguruan tinggi terhadap program pro rakyat ini, jangan sampai Uang Kuliah Tunggal telah disubsidi namun pungli akal-akalan tetap masih jalan. (MI)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar