Oleh Faturrahman (Praktisi Media Elektronik)
Visi penanggulangan kemiskinan perkotaan harus diprioritaskan pada akar kemiskinan. Jika yang menjadi akar adalah kurangnya pendapatan yang berakibat pada akses yang lain maka yang menjadi prioritas program seharusnya mengacu pada masalah tersebut, namun tetap pada prinsip dan visi PNPM.Berbagai Program Pengentasan kemiskinan saat ini banyak jenisnya. Salah satunya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Program ini adalah program yang dirancang untuk mendukung pengentasan kemiskinan yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, Perkotaan, Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Wilayah, Pengembangan Daerah Tertinggal dan Khusus serta Pengembangan Infrastruktur Perdesaan.
Berdasarkan data dari Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kesra), dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri di Sumatera Selatan pada tahun 2010 mencapai 431 Milyar rupiah. Pendanaan ini berasal dari APBN sebesar 363,180 milyar rupiah dan dari Sharring APBD Kota dan dan Kabupaten Se Sumsel sebesar 67,8 milyar rupiah. Dari Total BLM Sumsel terbagi untuk PNPM Pedesaan sebesar 254,7 Milyar rupiah, PNPM Perkotaan sebesar 52,05 Milyar Rupiah dan PNPM Infrastruktur Pedesaan (RIS-PNPM) sebesar 124,2 Milyar rupiah. Pada tahun 2011 direncanakan dana BLM PNPM di Sumsel mengalami penurunan. Pada 2011 data dari Kementrian Kesra total BLM untuk Sumatera Selatan sekitar 382,2 Milyar rupiah.
Dana sebesar inilah yang kelola dan digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di Sumatera selatan baik itu pedesaan mampun perkotaan dan langsung diberikan kepada masyarakat melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) tanpa melalui birokrasi pemerintah dearah.
Secara toeri dan konsep program dari PNPM Mandiri yang dinilai paling relevan karena mempunyai jenjang dan keberlanjutan yang jelas, jika dibandingkan program pengentasan kemiskinan lainnya. Namun secara praktis masih membutuhkan pembuktian faktual dan riset. Apalagi saat ini suara-suara sumbang terhadap ketidakpuasan pelaksanaan program dilapangan masih terus berlanjut. Jika kita perpedoman pada data BPS 2010 di Sumatera Selatan Selama periode Maret 2009 - Maret 2010, penduduk miskin di daerah perkotaan Sumatera Selatan bertambah sebesar 1.199 orang, sementara di daerah perdesaan berkurang sebesar 43.347 orang. Secara jumlah pada Maret 2010 saat ini perkotaan lebih mendominasi angka kemiskinannya mencapai 16,73 persen sedangkan perdesaan sekitar 14,67 persen. Jika dibandingkan tahun lalu kemiskinan perkotaan mencapai 16.93 persen, penurunannya tidak siknifikan hanya sekitar 0,2 persen.
Data tersebut menunjukan bahwa program pengentasan kemiskinan perkotaan baik itu dari pemerintah daerah dan PNPM membuahkan hasil namun tidak maksimal. Evaluasi harus dilakukan apalagi tidak sedikit dana PNPM Mandiri perkotaan yang dialokasikan sekitar 52 Milyar di Sumatera Selatan. Refleksi program kemiskinan harus diselaraskan dengan akar permasalahan kemiskinan diperkotaan. Data BPS menujukan garis kemiskinan pada Maret 2009 – Maret 2010 didominasi garis kemiskinan makanan jika dibandingkan non makanan yang mencapai 77,08 persen. Jika kita mengacu dengan MDGs yang menjadi kiblat PNPM Mandiri ada beberapa dasar kemiskinan yang seharusnya menjadi prioritas untuk ditanggulangi yaitu, kosumsi makanan sehat rendah, pendapatan kurang dari UMR, Fasilitas dan Sanitisi pemukiman buruk serta akses terhadap kebutuhan publik (air minum, kesehatan, jalan, pemukiman) rendah.
Oleh karena itu, visi Penanggulangan kemiskinan perkotaan harus diprioritaskan pada akar kemiskinan. Jika yang menjadi akar adalah kurangnya pendapatan yang berakibat pada akses yang lain maka yang menjadi prioritas program seharusnya mengacu pada masalah tersebut, namun tetap pada prinsip dan visi PNPM. Sebagai contoh di kota Palembang, kemiskinan di Kota Palembang menurut vesri pemerintah kota didominasi oleh faktor Individu rumah tangga (etos kerja rendah, tidak memiliki keterampilan khusus, pekerjaan tidak tetap, tidak memiliki modal), akses dan kesempatan kurang (akses terhadap pinjaman dana, lapangan kerja terbatas, keterbatasan mendapatkan pendidikan lebih lanjut) dan faktor lainnya. Oleh karena itu, seharusnya program utama pengentasan kemiskinan kota Palembang mengacu pada faktor yang mendominasi kemiskinan dan kebutuhan yang paling nyata yang dialami rumah tangga miskin diperkotaan.
PNPM Pada dasarnya terbagi dalam dua bagian. Bagian pertama, PNPM lebih didominasi oleh proyek infrastruktur sekitar 80 persen. Bagian kedua, untuk Simpan Pinjam Perempuan (SPP) atau pemberdayaan perempuan sekitar 20 persen. Akademisi Ekonomi dan Pemberdayaan Sumatera Selatan Amidi saat Talkshow di Radio Trijaya FM Palembang menilai, seharusnya program pengentasan kemiskinan terutama perkotaan lebih dikedepankan pada kemandirian ekonomi (wirausaha) seperti memberikan akses bantuan modal untuk Usaha Kecil serta melakukan pembinaan secara berkesinambungan. Hal ini juga sekaligus dapat menggugah kepedulian para praktisi bisnis atau Wira Usaha sukses untuk membantu dalam melakukan pembinaan termasuk bantuan modal.
Jika tetap berpedoman pada lapangan kerja saat ini sangat terbatas apalagi yang menyangkut masyarakat yang tidak sempat mendapatkan pendidikan yang layak. Sejalan dengan Pemberdayaan ekonomi, penyediaan infrastruktur untuk masyarakat miskin dapat terus dilakukan seperti akses jalan pemukiman kumuh, sanitasi lingkungan, air bersih dan lainnya. Program infrastruktur seperti inilah yang saat ini mendominasi PNPM perkotaan padahal diperkotaan Infrastruktur relatif terjangkau dari pada pedesaan.
Khusus untuk perkotaan, alokasi untuk infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi harus diseimbangkan pasalnya masalah kemiskinan perkotaan yang menonjol lebih kepada pengangguran dan akses lapangan kerja. Oleh karena, perlu ada program sinergi antara PNPM dengan Program Kemiskinan Pemerintah Daerah setempat.
Sebagai penutup, sukses tidaknya program pemberdayaan masyarakat miskin juga tidak lepas dari kontrol sosial, untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran serta untuk memastikan dana digunakan sesuai dengan tujuan program pemberdayaan. Ada beberapa elemen yang seharusnya punya andil melakukan pengawasan program pemberdayaan ini. Pertama, masyarakat. Masyarakat punya peran besar dalam pengawasan karena terlibat dalam perencanaan program sekaligus pelaksana program. Seharusnya masyarakat yang menentukan program yang sesuai dengan kebutuhannya. Namun hal ini sering dilupakan karena lebih dipercayakan kepada aparatur atau tokoh masyarakat setempat.
Kedua, Fasilitator. Elemen ini mempunyai peran strategis untuk menentukan apakah program PNPM tepat sasaran atau tidak, pasalnya fasilitatorlah yang melakukan pendampingan dalam tugas pemberdayaan, dalam melaksanakan program-program yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat. Pengawasan dilakukan mulai dari Persiapan, perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga pelaporan. Ketiga, Pengawas Independen, Elemen ini merupakan pengawas yang dinilai paling tepat, selain tanpa beban juga mampu melakukan kontrol jika terdapat pennyimpangan program. Elemen ini meliputi Pers dan Akademisi.
