117 Desa di Banyuasin Belum Berlistrik PLN

2012 Proyeksikan Banyuasin II, Muara Sugihan dan Tanjung Lago

Banyuasin – 117 desa di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan belum teraliri listrik. Hingga saat ini jaring listrik belum menjangkau mayoritas diwilayah perairan. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemkab Banyuasin Syahril Arief Rachman Jumat (2/3) mengatakan, saat ini yang sudah teraliri listrik sebanyak 171 desa dari 288 desa.

Dia mengatakan sebaran desa yang belum berlistrik terdapat di Kecamatan Banyuasin I sebanyak 16 desa, Banyuasin II 6 desa, Pulaurimau 23 desa, Rambutan 3 Desa, Muarapadang 4 desa, Muaratelang 7 desa, Sembawa 5 desa, Makartijaya 10 desa, Airsaleh 3 desa, Talangkelapa 2 desa, Rantaubayur 8 desa, Tanjunglago 6 desa dan Muarasugihan 10 desa. Sementara itu, Desa yang sudah 100 persen teraliri listrik terdapat di tiga Kecamatan yakni Banyuasin III, Betung dan Suaktapeh semua desanya sudah berlistrik.

Syahril menambahkan pada tahun 2012 ini ada sembilan desa akan teraliri jaringan listrik, diantaranya Desa Telukpayo Banyuasin II, beberapa desa Muarasugihan, Tanjunglago. Sementara, Menurut Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) Satgas Listrik Desa Sumatera Selatan Zainudin beberapa waktu lalu, di Sumatera Selatan sudah 83 persen desa telah teraliri listrik. Menurutnya di Sumsel ada sekitar 525 desa dari 3062 desa belum terjangkau listrik.

“Pada tahun 2012 Sumsel mendapatkan alokasi pembangunan listrik sebanyak 48 desa dari ESDM dengan potensi pelanggan 10.944 rumah tangga”, Katanya. Alokasi ini menurun jika dibandingkan tahun lalu, sebelumnya Sumatera Selatan mendapatkan alokasi 121 desa atau potensi pelanggan 27.603 rumah tangga. (Fatur)

Klaim Lambat, Sekolah Swasta Mengeluh

Sumsel – Sering molornya pencairan dana sekolah gratis, dikeluhkah oleh sekolah-sekolah swasta di Sumsel.

Hal ini terungkap saat silaturahmi Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS), dengan Komisi V DPRD Sumsel di gedung DPRD Sumsel.

Ketua BMPS Sumsel, Idham Khalid mengatakan dana bantuan sekolah gratis itu sering lamban di terima. Misalnya, di 2011 bantuan untuk triwulan pertama baru cair di bulan ke empat. Sementara bantuan untuk triwulan kedua sampai saat ini belum cair.

“Ini sangat menyulitkan bagi sekolah-sekolah swasta, padahal dari bantuan itu dimanfaatkan untuk membiayai operasional sekolah termasuk gaji guru. Kondisi sangat memberatkan, karena banyak sekolah swasta kesulitan untuk membayar honor guru,” ungkap Idham.

Ditambahkannya, banyak sekolah-sekolah swasta yang mengeluhkan hal tersebut, sebab sekolah yang menerima bantuan sekolah gratis tidak bisa lagi memungut biaya apapun dari siswa.

Karenanya, Idham berharap bantuan dari dana sekolah gratis itu, bisa dibayarkan tepat waktu.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sumsel, Ade Karyana menjelaskan keterlambatan pencairan dana bantuan sekolah gratis tersebut disebabkan adanya perubahan pola pembayaran.

Jika sebelumnya terang Ade, pembayaran dana sekolah gratis itu langsung ditransferkan ke rekening sekolah.

“Tetapi sekarang, berdasarkan kebijakan pemerintah pusat ada perubahan. Untuk sekolah negeri di transferkan ke kas daerah masing-masing dulu, sedangkan untuk madrasyah di transferkan ke rekening kantor Kementrian Agama (Kemenag) yang ada di daerah. Inilah yang menyebabkan terjadinya keterlambatan,”ujarnya.

Selain itu sambungnya, keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban dari sekolah yang menerima dana bantuan sekolah gratis juga menyebabkan terjadinya keterlambatan pencairan dana sekolah gratis. (Trijaya)

Pemprov Sumsel Menggelontorkan Dana Bantuan Desa

Palembang - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) pada anggaran 2011 ini mulai melakukan perkuatan pembangunan di desa dengan menggelontorkan dana Rp 60,6 miliar.

Dana tersebut untuk 2.753 desa defenitif, 56 desa persiapan, dan ditambah 377 kelurahan. Dengan alokasi dana itu, diharapkan desa menjadi lebih berkembang.

Kepala Biro Pemerintahan Pemrov Sumsel, Mulyadin Roham, Selasa (12/7), mengatakan, sesuai keputusan Gubernur Sumsel, nomor 91/KPTS/I/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang bantuan keuangan kepada jajaran pemerintahan desa/kelurahan 2011, maka dialokasikan untuk 2.753 desa defenitif, 56 desa persiapan dan 377 kelurahan. Untuk Desa definitif sebesar Rp 20 juta, desa persiapan sebesar Rp 15 juta, dan kelurahan Rp 12,5 juta.

Dikatakan, arah penggunaan dana untuk kegiatan Tim Penggerak (TP) PKK Desa, posyandu desa, karang taruna, pengembangan sarana produktif desa, tambahan penghasilan kades, biaya operasional dan pelaporan, juga operasional Badan Perwakilan Desa (BPD).

Sedangkan dana untuk kelurahan, untuk kegiatan TP PKK Kelurahan, posyandu kelurahan, kegiatan karang taruna, pembinaan administrasi kelurahan, dan pelaporan serta administrasi LPMK.

"Dana ini digunakan sesuai ketentuan, tidak bisa dialihkan ke pos belanja lain," kata Mulyadin.

Dana bantuan disalurkan melalui rekening desa/kelurahan, bahkan ada yang diserahkan gubernur secara langsung saat kunjungan kerja ke desa-desa.

Untuk bantuan yang disalurkan ke rekening, penerima bantuan agar mengajukan permintaan tertulis kepada kades/lurah untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dan dipertanggungjawabkan.

Penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis sesuai ketentuan. (Sripo/FK)

Anggaran Pertanian Diharapkan Ditingkatkan

Sumsel - Anggaran untuk pertanian yang ada dalam APBD masih sangat minim dan belum mencapai 10 persen. Padahal 60% dari masyarakat Sumatera Selatan (Sumsel) saat ini, berprofesi sebagai petani.

Idealnya, anggaran pertanian yang layak untuk masyarakat Sumsel yang masuk pada APBD, sekitar 20% dari total anggaran, atau sama dengan anggaran untuk pendidikan. Pernyataan ini dilontarkan Ketua Komisi II DPRD Sumsel, Budiarto Marshul, saat dibincangi di ruang Komisi II.

Menurut Budiarto, pemerintah seharusnya sadar kalau petani adalah tulang punggung bagi pembangunan di Sumsel. Sehingga sudah selayaknya dunia pertanian menjadi perhatian pemerintah.

”Ya memang idealnya anggaran pertanian itu, 20 persen dari total anggaran. Dengan begitu, akan banyak program untuk meningkatkan kesejahteraan pertanian,” kata Budi.

Namun, tandas Budi, 20 persen anggaran itu bukan termasuk infrastruktur dunia pertanian seperti untuk irigasi dan sebagainya. Tapi dari 20 persen anggaran itu, murni untuk program yang langsung menyentuh kepentingan petani seperti bantuan bibit, permodalan, dan peningkatan produksi pertanian.

“Saat ini kan, APBD Sumsel tahun anggaran 2011 mencapai Rp 4,3 trilyun. Sedangkan di 2012 di asumsikan APBD Sumsel mencapai Rp 4,3 trilyun. Kita berharap pada APBD Sumsel 2012 nanti ada peningkatan drastis anggaran pertanian walaupun belum bisa mencapai 20 persen dari total anggaran,” tandasnya.

Terlebih pada tahun 2012 nanti, tidak ada lagi pembangunan untuk SEA Games, hingga anggaran bisa kita fokuskan, untuk meningkatkan kesejahteraan petani termasuk juga pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

Budi optimis, jika anggaran untuk pertanian mencapai 20 persen, dari total APBD maka dunia pertanian di Sumsel bisa berbuat banyak termasuk peningkatan produksi, perbaikan kualitas sehingga berefek dengan meningkatnya kesejahteraan petani.

Politisi asal Partai Gerindra ini pun menuturkan, bahwa Komisi II akan mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) Badan Hukum Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Karena bantuan yang diberikan pemerintah bukan ke individu petani melainkan ke kelompok tani. Hingga dengan adanya badan hukum Gapoktan maka petani lebih mengakses permodalan ke bank, selain itu pemerintah akan lebih mudah melakukan pembinaan.

”Ini bagian untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Sumsel, jika Gapoktan ada badan hukum maka akses permodalan ke bank bisa lebih mudah dan pembinaan bisa lebih fokus. Sehingga secara perlahan, kualitas hasil pertanian bisa ditingkatkan termasuk untuk mengakses pasar untuk menjual hasil pertanian tersebut,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Nelly Rasdiana, menambahkan, bahwa pihaknya jelas mendukung sikap dari Komisi II DPRD, untuk menambah alokasi dana kebidang pertanian. “Kalau kami kan mengusulkan, dewan yang membahas dan yang menyetujui dari pusat. Intinya kami sangat mendukung dengan keinginan dewan,” tambahnya.(Morino)

Kapal Tua Ditemukan Di Persawahan

Muara Sugihan - Sebuah kapal tua yang diperkirakan peninggalan zaman Belanda berhasil ditemukan petugas Badan Arkeologi Pusat (BAP) di areal persawahan milik Lasmijan di Jalur 16 Desa Margomulyo, Kecamatan Muarasugihan, Banyuasin, Jumat (15/4/2011).

Tidak hanya bangkai kapal, sebelumnya warga eks transmigrasi ini juga pernah menemukan beberapa benda-benda antik dan kuno serta sejumlah benda berharga seperti guci dan emas batangan di lokasi tersebut.

Mendapat laporan dan informasi adanya benda kuno di wilayah tersebut, petugas BAP mendatangi lokasi dan melakukan proses penggalian sejak 11 April lalu. Sejauh ini petugas baru berhasil membongkar kayu-kayu panjang yang menyembul dari dalam tanah.

Diperkirakan kayu-kayu tersebut merupakan tiang-tiang dari sebuah bangkai kapal. Namun belum diketahuinya secara pasti apakah merupakan peninggalan pada masa kerajaan atau masa peninggalan bangsa penjajah dahulu.

Penemuan yang pertama kali terjadi pada tahun 2009, yang ditemukan Lasmijan yang menemukan guci antik di areal sawah miliknya di Jalur 16 Desa Margomulyo, Kecamatan Muarasugihan, Banyuasin. Benda tersebut telah dimiliki dan disimpan di rumahnya, kemudian beberapa bulan kemudian kembali ditemukan batangan emas, guci yang sudah tidak utuh dan sejumlah barang berharga lainnya.

Banyaknya temuan tersebut membuat pemerintah setempat melaporkan temuan tersebut ke Badan Arkeologi Pusat. Selanjutnya, selama dua hari terakhir ini tim dari Badan Arkeologi Pusat ini telah melakukan penggalian keberadaan dan penemuan kapal tua yang terpendam didalam tanah tersebut.

Budi, salah seorang warga setempat mengaku jika saat ini telah dilakukan penggalian oleh Badan Arkeologi Pusat dan baru terlihat kayu-kayu panjang yang menyembul dari dalam tanah. Diperkirakan kayu-kayu tersebut berasal merupakan tiang-tiang dari sebuah bangkai kapal. Namun belum diketahuinya apakah guci yang ditemukan tersebut merupakan peninggalan pada masa kerajaan atau masa peninggalan bangsa penjajah.

Gubernur Sumsel Alex Noerdin Resmikan Bus Plaju - Muara Padang

Palembang – Gubernur Sumsel Alex Noerdin akan meresmikan Bus Perintis guna mengembangkan kawasan pinggiran, Rabu (2/3) siang. Bus perintis yang akan diresmikan adalah rute Alang-Alang Lebar – Tanjung Api-Api dan Plaju – Muara Padang.

Kabid DLLAJ dan Kerata Api Dishub Sumsel Nopri Delimunte saat Talkshow di Palembang First Channel Trijaya FM Palembang mengatakan masih-masih rute dipersiapkan dua bus perintis dengan kapasitas 24 Seat.

“Tiket untuk sementara sebesar Rp. 10.000,- perorang”, Katanya. Untuk merintis rute tersebut Dishub Sumsel bekerjasama dengan PERUM DAMRI. Dengan diresmikan rute ini diharapkan dapat menghidupkan perekonomian di Kawasan TAA dan Muara Padang sekitarnya.

Nopri menambahkan, khusus di TAA ke depan akan ada dermaga Ferry Penyebarangan, sehingga bus perintis ini sangat efektif. (FK)

Anggaran Infrastruktur di Sumsel Capai 1,1 Triliun

PALEMBANG - Pemerintah pusat dan daerah pada tahun 2011 menganggarkan dana untuk perbaikan jalan di wilayah Sumatera Selatan sebesar Rp1,1 triliun.

Dana tersebut berasal dari pemerintah pusat sebesar Rp700 miliar yang diperuntukkan perbaikan jalan nasional, kata Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumsel, Hery Amalindo, Selasa (4/1).

Lebih lanjut dia mengatakan, dari total dana perbaikan jalan itu, selebihnya dana APBD Provinsi Sumsel diperuntukkan pembenahan jalan yang ada di daerah ini.

Memang untuk jalan nasional yang ada di provinsi ini panjangnya sekitar 1.000 kilometer (KM) akan terus dibenahi termasuk perawatan sehingga kondisinya tetap baik.

Sementara jalan provinsi sepanjang 1.700 KM yang berada di wilayah 11 kabupaten dan empat kota di Sumsel.

Dikatakannya, jalan nasional dan provinsi itu harus selalu diawasi dan bila ada kerusakan segera dibenahi.

Ketika ditanya penggunaan dana tersebut, ia mengatakan, dianggarkan sesuai kebutuhan daerah atau melihat kondisi jalan tersebut.

Dia mencontohkan, untuk perbaikan jalan provinsi di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), pihaknya mengalokasikan dana yang telah dianggarkan itu sebesar Rp60 miliar.

“Dana tersebut untuk perbaikan jalan yang rusak, namun pengerjaannya dilaksanakan secara bertahap. Jadi masyarakat Muba tidak perlu khawatir karena kerusakan jalan provinsi tetap dibenahi, dan merupakan tanggung jawab Dinas PU Bina Marga Sumsel,” ujarnya.

Sehubungan itu, menurut Hery, Gubenur Sumsel H Alex Noerdin masih memprioritaskan perbaikan jalan yang rusak di wilayah sejumlah kabupaten dan kota di provinsi tersebut.

Hal itusesuai dengan program yang disampaikan kepada masyarakat bahwa perbaikan jalan merupakan skala prioritas.