Tagana dan Relawan Asean + 3 Apel Bersama di Jakabaring Sport City

Bencana, baik alam maupun sosial dapat terjadi setiap saat. Oleh karena itu, keberadaan Tagana diharapkan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Untuk mewujudkan hal ini, dilaksanakan Apel Nasional Tagana dalam rangka Bhakti Sosial Taruna Siaga Bencana TAGANA) dan Relawan ASEAN + 3 tahun 2013 di Lapangan Tembak, Jakabaring Sport City Palembang. Kamis, (10/10).

Dalam sambutannya, Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada Kementerian Sosial RI, atas kepercayaan dan terselenggaranya kegiatan Bhakti Sosial Tagana dan Relawan ASEAN + 3, karena kegiatan seperti ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam rangka bertukar pengalaman, wawasan serta pengetahuan tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana, baik melalui kegiatan apel, simulasi, informal shearing season, diskusi, penyuluhan, TAGANA Goes to School maupun kegiatan bhakti sosial lainnya.

Alex mengatakan dalam pengabdiannya, Tagana selalu menjadi yang terdepan di dalam penanggulangan bencana yang terjadi di Indonesia, baik dibidang tanggap darurat, evakuasi, pendistribusian logistik, penampungan sementara maupun penanganan psikososial pasca bencana bagi korban bencana.

"Sebagai informasi Sumsel memiliki 758 orang anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang tersebar di 16 kab/kota. Dalam kiprahnya Tagana telah melakukan berbagai tugas-tugas penanggulangan bencana baik Lokal, Regional maupun Nasional, dalam bentuk kegiatan tanggap darurat, evakuasi, logistik support system, shelter, penanganan pengungsi maupun kegiatan psikosial pasca bersama bagi korban bencana" ucap Alex.

Disamping itu, lanjutnya, pada tahun 2007,  Tagana Sumsel pernah mendapat kepercayaan dari Kemensos RI sebagai tuan rumah untuk melaksanakan apel kesiagaan menghadapi bencana bagi wilayah Sumatera yang bertempat di Benteng Kuro Besak Palembang, yang dihadiri 11 prov se-Sumsel. Serta tahun 2011 BNPB Sumsel mendapat Award sebagai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terbaik di Indonesia. Kategori tanggap darurat, kesiapsiagaan, dan peralatan, tentu kesemuanya ini tidak terlepas dari peran Tagana dan unsur penanggulangan bencana yang ada di Sumsel.

Selain itu saat ini, Sumsel juga mendapat kepercayaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk penanganan asap wilayah Sumatera, melalui teknik modifikasi cuaca yang bekerjasama dengan BPPT Pusat bermarkas di LANUD SMB II Palembang.

"Selanjutnya, kami juga menyampaikan terima kasih kepada Kemensos RI atas dibangunnya gudang logistik penanggulangan Bencana Wilayah Sumatera yang berada di Panti Sosial Bina Remaja Indralaya, sebagai gudang pemenuh kebutuhan logistik untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana diwilayah Sumatera" tuturnya.

Sementara, Menteri Sosial RI, Salim Segaf Aljufri mengatakan Kegiatan APEL TAGANA ASEAN +3 ini juga menunjukkan pentingnya kolaborasi dan kerjasama, karena bencana alam bukan saja tertuju pada penanganan korban saja tetapi juga dalam hal manajemen bencana yang tentunya sudah punya standar internasional. Kepesertaan negara-negara Asean pada kegiatan ini dapat menjadi pembelajaran juga sebagai benchmarking atas prinsip dalam manajemen bencana; cepat berfikir, cepat bertindak" terangnya.

APEL TAGANA ASEAN +3 hakekatnya adalah kesetiakawanan sosial, membangun rasa peduli dan berbagi, sehingga media ini dapat dijadikan sebagai salah satu upaya memotong kejadian-kejadian kebencanaan yang tidak berguna.

Dalam kesempatan tersebut juga di lakukan penyerahan Bantuan oleh Menteri Sosial RI Bantuan Program Keluarga Harapan dan Keserasian Sosial dan Bedah Kampung dengan total sebesar Rp. 20. 993. 300. 000.

Turut hadir dalam acara tersebut, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Andiza. Dulung, Irjen Kemensos RI, Karun, Kepala BPB yang diwakili Inspektur Utama BNPB, Bintang Susmaryanto, Bupati Lahat, Syaifudin Aswari Rifa'i, Wakil Bupati MUBA, Benny Hernedi, Wakapolda Sumsela, M Zulkarnain, Wakajati Sumsel, Sri Harijati, dan Kasdam II SWJ, Brigjen TNI Toto S Moerasad. (Rel)

Janji Politik Pasangan Alex - Ishak

Penyematan Oleh Gubernur Sumsel Alex Noerdin

Pasangan Alex - Ishak telah menjadi Pemenang Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel 2013 - 2018 oleh Mahkamah Konstitusi. Menurut Ketua DPRD Provinsi Sumsel, Wasista B.Utoyo, sesuai jadwal, masa jabatan gubernur dan wakil gubernur Sumsel periode 2008-2013 akan berakhir pada 7 November.

Menurutnya, diusahakan pelantikan Alex - Ishak akan segera dilaksanakan setelah mendapatkan SK Mendagri. "Saat ini prosesnya masih menunggu SK penetapan dari KPU Sumsel yang rencananya akan dilaksanakan Jumat (11/10)", Ujarnya.

Masih ingatkah janji Politik Alex - Ishak? ini dia diantaranya:
1. Kuliah Gratis tahun 2015
2. Rumah Sakit Pratama Tingkat Kecamatan
3. Jalan Provinsi tanpa kerusakan tahun 2014

Tips Menjadi Penyiar Radio

Pandu Diskusi Live Bersama Kepala BPMD Sumsel Permana

PalembangLink – Radio adalah media yang paling simpel dan mudah untuk kita nikmati disela-sela rutinitas maupun aktivitas sehari-hari. Dari kalangan bawah hingga atas cenderung lebih akrab dengan media satu ini, selain mengandalkan kekuatan audionya, selingan musik-musik “easy listening” bisa menambah semangat aktifitas pendengarnya baik di kantor maupun rumah.

Selain musik yang menghibur, ternyata kekuatan besar dari media radio adalah “Penyiar”. Suasana renyah penuh canda tawa maupun suasana hangat bisa diciptakan oleh penyiar radio. Selain itu, penyiar radio akan membantu pendengarnya untuk mendapatkan informasi dan bagi pendengar yang sedang kangen dengan teman atau keluarga yang berada jauh dari jangkaunnya bisa mengirimkan salamnya kemudian akan dibacakan dengan penuh ekspresi oleh sang penyiar. Punya “skill” khusus untuk menjadi seorang penyiar radio memang harus dipenuhi. Namun hal ini tidak akan menjadi hal yang sulit kalau kita memang NIAT untuk menjadi “entertainer” sejati.

Yuk, intip tips biar Anda juga bisa mencicipi jadi seorang penyiar radio:
1. Wawasan
Anda harus mempunyai wawasan yang cukup luas dalam segala hal. Dan Anda harus melek dengan informasi terbaru di sekitar yang bisa Anda serap dan dijadikan bahan untuk siaran.
2. Percaya
Diri Yang satu ini wajib dipunyai juga. Kepercayaan diri saat menyampaikan informasi dan menghibur pendengar menjadi faktor besar untuk mempengaruhi emosi pendengar.
3. Teknik Vokal
Menguasai teknik vokal seperti pola titi nada, kerasnya suara, kadar suara dan tempo. Ingat ya, tidak hanya orang-orang bersuara bagus yang bisa jadi penyiar. Tapi orang dengan suara biasa pun bisa asalkan menguasai teknik vokal tersebut.
Kita bahas lebih lanjut yuk tentang teknik vokal, setelah Anda ketahui, nanti Anda bisa mencobanya.
1. Diafragma – Gunakan suara perut agar kualitas suara lebih bagus dan mencegah nafas yang terengah-engah ketika siaran.
2. Intonasi – Atur irama suara sesuai dengan pelafalan katanya. Hal ini agar siaran kita lebih ekspresif dan tidak monoton.
3. Speed Of Speak – Kecepatan dan kelambatan berbicara harus diperhatikan pula.
4. Artikulasi – Mulai berbicara dengan kejelasan atau artikulasi yang tepat. Hal ini akan berpengaruh pada clarity (kejelasan pengucapan kata-kata).
5. Power dan Ceria – Tanpa ada keduanya, siaran Anda akan terasa hambar. Sehingga usahakan setiap anda bicara keluarkan power Anda dan berusahalah untuk “smiling voice“, dengan begitu pendengar akan kita terbuai emosi positif Anda pula.
Sudah cukup jelas dengan tips diatas?

Kalau sudah, yuk kita coba untuk menerapkan point-point diatas melalui “script” siaran bagian “Opening Greeting“. Strip satu (/) untuk jeda koma, strip dua (//) untuk jeda titik.
Hai…./ Selamat Pagi kizz lovers?/ Gimana kabar Anda hari ini?// Kesuksesan adalah bagian akhir dari sebuah perjalanan perjuangan Anda/ nah..sudah siap untuk meraih sukses Anda hari ini?// Yukk..tularkan semangat positif Anda di “Semangat Pagi” dengan memberikan tips and trick seputar karier sampai jam 11// Yang pengen gabung segera mention @kizz atau send SMS di Radio kizz dan nanti Tita akan bacakan tips Anda// Buka semangat pagi ini dengan satu lagu dari Ello/ Ipank/ Berry & Lala dengan lagunya Buka Semangat Baru// Stay tune ya di Radio kizz bareng Tita//

Seru kan latihan siarannya? Kalau belum puas, bisa berlatih dengan mengulang kembali “script” tersebut sampai Anda merasa mantap untuk menjadi Penyiar Radio. Selamat Berlatih. (Rel)

MK : Alex - Ishak Resmi Pimpin Sumsel 5 Tahun Mendatang

Dokumen Pribadi

Tribun - Alex Noerdin-Ishak Mekki akhirnya resmi menjadi gubernur Sumatera Selatan periode 2013-2018 setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengugat sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Sumatera Selatan.

Pasangan Alex-Mekki akhirnya memperoleh jumlah suara terbanyak setelah dilaksanakan penghitungan suara ulang di Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan Kecamatan Warkuk Ranau Selatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada 4 September lalu. Alex-Mekki menang selisih 58.630 suara dari pasangan Herman Deru-Maphilinda Boer yang berada di urutan kedua.

Berikut hasil penghitungan suara masing-masing pasangan calon setelah dihitung semuanya oleh Mahkamah Konstitusi:
1. Pasangan Calon Nomor Urut satu atas nama Eddy Santana Putra-Anisja Djuita Supriyanto memperoleh 507.149 suara
2. Pasangan Calon Nomor Urut dua Iskandar Hasan-Achmad Hafisz Tohir memperoleh 341.278
3. Pasangan Calon Nomor Urut tiga H Herman Deru-Maphilinda Boer memperoleh 1.389.169
4. Pasangan Calon Nomor Urut empat H Alex Noerdin-H Ishak Mekki memperoleh 1.447.799
"Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan putusan ini sebagaimana mestinya. Menolak permohonan keberatan Pemohon," ujar Hakim Ketua Hamdan Zoelva saat membacakan sidang putusan di MK, Jakarta, Selasa (8/10/2013).

Sementara hasil penghitungan suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilakukan di lima tempat adalah Pasangan Calon Nomor Urut satu Eddy Santana Putra-Anisja Djuita Supriyanto memperoleh 93.746, pasangan calon nomor urut dua H Iskandar Hasan-Achmad Hafisz Tohir memperoleh 38.640, pasangan calon nomor urut tiga H Herman Deru-Maphilinda Boer memperoleh 684.541.

Dalam pertimbangannya setelah mencermati semua laporan pihak-pihak yang berperkara, bukti P-40 sampai dengan bukti P-130 dan bukti-bukti Pihak Terkait yang diberi tanda bukti PT.1.1 sampai dengan bukti PT-13, Mahkamah berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal dan keadaan baru yang didukung oleh bukti para pihak yang meyakinkan yang dapat memengaruhi perolehan suara serta keterpilihan dari masing-masing pasangan calon.

"Lagipula, walaupun perolehan suara Pemohon dalam pemungutan suara ulang tersebut bertambah, namun hasilnya tetap lebih besar perolehan suara Pihak Terkait dengan selisih suara sebanyak 58.630 (lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh) suara," ujar hakim anggota Maria Farida Indrati.

Sekedar informasi, penggugat dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah Sumatera Selatan tersebut ada dua pasangan. Penggugat pertama adalah pasangan Herman Deru-Maphilinda Boer dengan nomor perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, dan Eddy Santana Putra-Anisja Djuita Supriyanto dengan nomor Nomor 80/PHPU.D-XI/2013. Untuk gugatan pasangan kedua, Mahkamah menolak untuk seluruhnya. (REL)

Tugas & Wewenang Serta Hak & Kewajiban DPRD

Profil DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah daerah sebagai mitra sejajar Pemerintah Daerah. Dalam Struktur pemerintahan daerah, DPRD berada di dua jenjang, yaitu di tingkat propinsi disebut DPRD Propinsi serta di tingkat Kabupaten/kota disebut DPRD Kabupaten/Kota.

Tugas dan Wewenang DPRD

a. membentuk peraturan daerah kabupaten bersama Kepala Daerah;

b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten yang diajukan oleh Kepala Daerah;

c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;

d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;

e. memilih wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Kepala Daerah; (catatan bagian hukum)

f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;

g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten;

h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten;

i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;

j. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi DPRD

(a) Fungsi legislasi diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama-sama Kepala Daerah ;

(b) Fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas, memberikan persetujuan dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah ;

(c) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Perundangan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

Ketiga fungsi dimaksud dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Kabupaten Sidoarjo.

Hak-hak yang dimiliki DPRD dalam menjalankan kegiatannya

1. Hak Interpelasi; ialah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara.
2. Hak Angket; ialah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu kepala daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara, yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Hak menyatakan pendapat; ialah hak DPRD untuk menyetakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
4. Pendapat diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Hak-hak yang dimiliki Anggota DPRD

1. Hak mengajukan rancangan Perda
2. Hak mengajukan pertanyaan
3. Hak menyampaikan usul dan pendapat
4. Hak memilih dan dipilih
5. Hak membela diri
6. Hak imunitas atau hak kekebalan hukum, yaitu anggota DPRD tidak dapat dituntut dimuka pengadilan karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat DPRD Propinsi dengan pemerintah dan rapat-rapat DPRD lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
7. Hak protokoler atau hak anggota DPRD untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya dalam acara-acara kenegaraan atau acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya
8. Hak keuangan dan administrasi

Kewajiban Anggota DPRD dalam mengemban tugas dan wewenangnya

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila ;

b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati peraturan perundang-undangan ;

c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

d. mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan ;

e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat ;

f. mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ;

g. mentaati tata tertib dan kode etik

h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelengaraan pemerintahan daerah ;

i. menyerap, menghimpun, aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala

j. menampung, dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat ; dan

k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen didaerah pemilihanya.

Hal-hal terlarang yang dilakukan oleh anggota DPRD

(1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:

a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;

b. hakim pada badan peradilan; atau

c.pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.

(2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD ;

(3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi.

(4) Anggota DPRD yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melepaskan pekerjaan tersebut selama menjadi anggota DPRD ;

(5) Anggota DPRD yang memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberhentikan oleh pimpinan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPRD .

Sumber :

• Undang-undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD
• Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
• Peraturan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor  1  Tahun 2009 tentang Tata Tertib  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo

Sukses Tuan Rumah, Sukses Prestasi

Pemberian Cindera Mata

MI – Penyelenggaraan Islamic Solidarity Games (ISG) III di Palembang, Sumatera Selatan mendapat apresiasi dari Presiden Islamic Solidarity Sport Federation (ISSF), His Royal Highness Prince Nawaf Faisal Fahd Adul Aziz. Hal ini diungkapkan dalam acara Farewell Party Dinner bersama Gubernur Sumatera Selatan H Alex Noerdin di Griya Agung, Senin Malam (31/9). Acara ini yang juga dihadiri Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Rita Subowo, Unsur Muspida Sumatera Selatan, Ibu Menpora, Walikota Palembang dan seluruh Undangan Panitia Oficial dari negara Peserta Islamic Solidarity Games (ISG) III.

Dalam Sambutanya Gubernur H. Alex Noerdin mengucapkan selamat kepada para peserta Islamic Solidarity Games (ISG) III, yang telah membawa nama harus negara masing-masing di Bumi Sriwijaya. Dia mengatakan sudah banyak air mata yang tertumpah keringat yang bercucran di ajang Islamic Solidarity Games (ISG) III ini, berbagai prestasi baru diciptakan, dan dirinya yakin pencapaian ini didapatkan dengan hati. “Pencapaian Islamic Solidarity Games (ISG) III merupakan tertinggi setalah Olimpade,” terang Alex Noerdin.

Dalam kesempatan ini H. Alex Noerdin menyapaikan bahawasanya penyelenggaran Islamic Solidarity Games (ISG) III in jauh dari sempurna, terdapat banyak kekurangan yang mungkin membuat para peserta kurang nyaman.
“Yakinlah itu bukan maksud kami. Kami sudah berusaha susah payah untuk memberikan  yang terbaik kepada tamu kehormatan kami. Seandainya ada kesalahan, saya menyampaikan permohonan maaf,” ungkap Alex Noerdin.

Namun yang lebih penting, lanjutnya, melalui Islamic Solidarity Games (ISG) III ini, kita junjung tinggi semangaat persasudaraan yang lebih kuat antar Negara Islam di Dunia. Islamic Solidarity Games (ISG) III seharusnya menjadi kekuatan baru dunia Islam  yang mengedepankan akhlak tul  karimah dan  rasa perdamaian.

Dikesempatan ini juga gubernur mengucapakan selamat kepada para peserta atelt dan official  terutama dari Indoensia dengan bangga InsyaAllah hamper dipastikan menjadi juara umum Islamic Solidarity Games (ISG) III dan semoga kita berjumpa lagi di Islamic Solidarity Games (ISG) IV Adzerbaijan.

Sementara itu, Presiden Islamic Solidarity Sport Federation, His Royal Highness Prince Nawaf Faisal Fahd Adul Aziz berterimakasih atas sambutan yang begitu hangat dari Palembang dan acara yang meriah ini, serta mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang menjadi tuan rumah Islamic Solidarity Games (ISG) III, khususnya kota Palembang, Sumatera Selatan, yang dengan waktu singkat memepersiapkan Islamic Solidarity Games (ISG) III ini.

Presiden Islamic Solidarity Sport Federation juga mengapresiasi keramahan warga Sumsel dalam menyambut Islamic Solidarity Games (ISG) III. Ajang Islamic Solidarity Games (ISG) III ini merupakan salah satu yang terbesar, harapannya kegiatan seperti ini dapat terus belangsung di tahun yang akan datang.
Prince Nawaf Faisal Fahd Adul Aziz mengucapkan selamat dan sukses kepada peseta, semoga ajang Islamic Solidarity Games (ISG) III ini dapat menyatukan umat Islam di seluruh dunia serta menjawab cita- cita Islam.  Tidak lupa dirinya berharap kepada Adzerbaizan dapat juga berhasi menyelnggarakn Islamic Solidarity Games (ISG) IV. (Rel)

Kuliah Gratis 2015, Sangat Realistis

Diskusi Kuliah Gratis, Mungkinkah?

MI – Sumatera Selatan sangat siap dan realistis untuk memberlakukan program kuliah gratis tahun 2015. Hal ini bukan khayalan belakan melainkan berdasarkan perhitungan yang rasional berdasarkan kekuatan anggaran Provinsi Sumsel 2015.

Hal ini terungkap saat Diskusi Primetopic, Senin Malam (26/8) di Dapur Iga Palembang dengan tema “Kuliah Gratis, Mungkinkah?” yang diikuti oleh Bappeda Provinsi Sumsel, LMND Sumatera Selatan dan Komunitas Bicara Musi Institute.

Menurut Kabid Sosial Budaya Bappeda Sumsel Hendrian, berdasarkan perhitungan APBD Sumsel 2015 mencapai 8,5 Triliun dan anggaran kuliah gratis diambil dari 20 persen anggaran pendidikan yang berkisar 1,3 Triliun. “Pembiayaan kuliah gratis tentunya disesuai dengan sistem Uang Kuliah Tunggal yang saat ini mulai diberlakukan di Perguruan Tinggi”, Ujarnya.

Dia menjelaskan kuliah gratis pada tahun 2015 dimulai dari perguruan tinggi negeri yakni Universitas Sriwijaya, IAIN Raden Fattah dan Poleknik Negeri Sriwijaya dan diberlakukan bagi mahasiswa baru tahun tersebut yang berkisar 11ribun mahasiswa. “Perhitungan sementara rata-rata diperkirakan Subsidi untuk konsep kuliah gratis ini sebesar Rp. 6 Juta per mahasiswa/Semester”,ungkap dia.

Pihaknya yakin dengan dijalankannya konsep kuliah gratis dengan sendirinya nantinya beasiswa yang sudah berjalan akan bisa terpadu bahkan saling melengkapi. Dia juga menegaskan berdasarkan konsep kuliah gratis ini tidak akan menurunkan mutu pendidikan karena konsep ini tidak mengurangi pembiayaan pendidikan yang ada saat ini.

Untuk mempersiapkan kuliah gratis 2015 pihak pemprov akan mulai dengan perhitungan anggaran dan dilanjutkan dengan kajian akademis serta mempersiapkan aturan yakni peraturan daerah yang akan merujuk pada peraturan tentang 20 persen anggaran pendidikan. “Semua elemen pendidikan tinggi terutama negeri akan diajak berembuk tentang masalah konsep kuliah gratis”,jelas Hendrian.

Hendrian juga menambahkan jika 2015 kuliah gratis bisa berjalan maka pada tahun 2018 bisa diperluas hingga perguruan tinggi swasta karena pada saat itu anggaran Provinsi Sumsel bisa menyentuh level 15 Triliun.

Sementara, Fuad Kurniawan dari LMND Sumsel menilai rakyat Sumatera Selatan sangat antusias dengan program kuliah gratis ini karena sangat menyentuh kebutuhan dasar rakyat. “Diskusi kampung yang telah diadakan oleh LMND bersama Diknas Provinsi memberikan gambaran betapa responsifnya masyarakat”, ujarnya.

Yang saat ini dibutuhkan adalah komitmen dari perguruan tinggi untuk menjalankan program ini atau justru lebih suka pada komersialisasi pendidikan yang tercermin pada pendidikan tinggi saat ini. “Jika ini bisa diwujudkan siapapun pemimpinnya maka ini sebuah gebrakan besar bagi bangsa Indonesia karena daerah selevel Jakarta yang miliki anggaran 30an triliun pun belum mampu memberikan program kuliah gratis bagi rakyatnya”,tegasnya.

Fuad juga menegaskan negara menjamin pendidikan rakyat tanpa membedakan kaya atau miskin. Inilah konsep pendidikan yang berkeadilan. “Sumsel sudah saatnya menjadi pelopor untuk mendobrak komersialisasi pendidikan yang meraja lela saat ini yang seharusnya negara bisa menjamin apalagi kekayaan negara ini begitu melimpah. Sangat tidak logis jika negara tidak mampu”,pungkasnya.

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Faturrahman Inisiator Komunitas Bicara Musi Institute. Dia menilai jika mencermati konsep yang dipaparkan oleh Bappeda Sumsel tidak ada yang perlu diresahkan oleh pihak perguruan tinggi karena konsep tersebut tidak mengurangi anggaran yang ada, hanya bedanya pihak pemprov mensubsidi Uang Kuliah Tunggal yang diterapkan oleh perguruan tinggi.

Namun demikian perlu ditegaskan perlu ada komitmen tinggi dari pihak perguruan tinggi terhadap program pro rakyat ini, jangan sampai Uang Kuliah Tunggal telah disubsidi namun pungli akal-akalan tetap masih jalan. (MI)

Penerimaan PNS 2012 Kemungkinan Bersih

Banyuasin - BKD Banyuasin menjamin penerimaan CPNS jalur khusus tahun 2012 kemungkinan akan berlangsung bersih dan jauh dari dugaan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Alasannya, penentuan kelulusan calon bukan di tangan pemerintah daerah seperti selama ini, namun ditentukan oleh konsorsium pusat.

Kepala BKD Banyuasin Meldi Sartono Kamis (30/8/) menjamin jika proses penerimaan CPNS akan berlangsung bersih dan tidak ada istilah peserta titipan. "Yang menentukan kelulusan konsorsium pusat yang ditunjuk Kemen PAN RI, bukan pemerintah daerah," katanya.

Pemkab Banyuasin, terang Meldi hanya diberi kewenangan untuk mempersiapkan fasilitas, menerima pendaftaran, melakukan seleksi dan mengawasi pelaksanaan tes.

"Setelah tes yang akan diadakan tanggal 8 September selesai, berkasnya langsung dikirim ke panitia konsorsium pusat," katanya.

Pelaksanaan scanning dan pemeriksaan, termasuk hasil, ditentukan panitia konsorsium.

"Dari hasil pemeriksaan dan perangkingan yang telah dilakukan konsorsium, ditandatangani oleh Bupati dan hasilnya disesuaikan lagi dengan rangking yang ditentukan oleh konsorsium setelah itu baru diumumkan," katanya.

Untuk soal tes terang Meldi, berasal dari pusat dan hanya petugas sandinegara yang bisa membukannya.

Dibagian lain Bupati Banyuasin H Amiruddin Inoed juga menegaskan jika penerimaan CPNS tahun ini semuanya kewenangan pusat. "Prosesnya ketat dan diawasi KPK," katanya.

Dirinya mengingatkan para peserta untuk berjuang dan belajar agar bisa menjadi yang terbaik. "Jangan berpikir mau ini mau itu biar bisa lolos, tetapi belajar dan berdoa agar menjadi yang terbaik," ujarnya. (Sripo)

Livelihood Bisakah Diterapkan?

Oleh FATKUROHMAN 

Kimiskinan, itulah yang akrab ditelinga jika masa pemilihan kepala daerah ataupun pemilihan umum Sudah dekat. Kemiskinan menjadi isu sentral sebagai strategi mencari dukungan dari pemilih namun tidak jelas kapan kemiskinan itu bisa ditanggulangi dengan cepat. Kemiskinan adalah kondisi seseorang atau kelompok orang tidak mampu memenuhi hal-hal dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bermartabat. 

Tingkat kemiskinan suatu masyarakat memiliki hubungan erat dengan ketimpangan pendapatan. Dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sesi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan, sandang dan papan. Banyak sekali pendekatan untuk mengukur kemiskinan. Salah satunya BPS menggunakan konsep kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari garis kemiskinan.

Dengan pendekatan ini, dapat dihitung Head Count Index (HCI), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) per September tahun 2011 batas garis kemiskinan di Sumatera Selatan untuk wilayah perkotaan 288.432 rupiah per kapita per bulan. Sementara untuk pedesaan 224.297 rupiah per kapita per bulan. Dengan kriteria ini penduduk miskin di Sumatera Selatan wilayah perkotaan sekitar 402.420 penduduk atau sekitar 14,95 %. Sementara pedesaan sekitar 654.450 penduduk miskin atau sekitar 13.39 %. Jika dilihat dari data ini maka perkotaan lebih banyak menyumbang prosentase angka kemiskinan di Sumatera Selatan dari sekitar 1. 061,870 penduduk miskin atau 13.95 persen.

Ada beberapa faktor atau pendekatan yang mempengaruhi hal ini, pertama, Dinamika kependudukan seperti urbanisasi. Urbanisasi dipandang sebagai salah faktor karena seringkali urbanisasi hanya bermodalkan kenekatan semata yang akhirnya menyebabkan terbentuknya masyarakat miskin pinggiran kota. Kedua, Keterasingan terhadap pendapatan akibat persaingan memperoleh pekerjaaan terlalu tinggi dan peluang pekerjaan tak sebanding dengan pengangguran . Ketiga, Kurangnya etos kerja (malas). Kultural ini terkait dengan sikap dalam menentukan kehidupan, banyak sekali kemiskinan terjadi diperkotaan lebih disebabkan oleh isikap malas dan hanya mengingikan kenikmatan dalam mendapatkan pekerjaan tetapi tidak mau bekerja keras. Oleh karena itu, visi Penanggulangan kemiskinan perkotaan harus diprioritaskan pada akar kemiskinan. Jika yang menjadi akar adalah kurangnya pendapatan yang berakibat pada akses yang lain maka yang menjadi prioritas program seharusnya mengacu pada masalah tersebut. Jika masalah kemiskinan disebabkan faktor urbanisasi maka penanggulangannya harus bekerja sama dengan komponen penanggulangan kemiskinan sektor pedesaan. Namun jika kemiskinan disebabkan oleh kurangnya etos kerja maka program kemiskinan harus menyentuh bagaimana membangkitkan etos kerja warga miskin.

Untuk sektor perkotaan saya memandang kesenjangan pendapatan keluarga menjadi faktor utama yang menyebabkan kemiskinan diperkotaan namun tidak lepas dari faktor pendukung lainnya. Sementara, berbagai Program Pengentasan kemiskinan saat ini banyak jenisnya. Seperti dibawah kementrian Koordinator Kesejahteraa Rakyat, pemerintah menelurkan program keluarga harapan, dan PNPM (program nasional pemberdayaan masyarakat). Program ini adalah program yang dirancang untuk mendukung pengentasan kemiskinan di Indonesia termasuk perkotaan. Namun, output program – program yang tidak sedikit dananya seringkali dikritisi oleh berbagai kalangan termasuk pemerintah daerah Sumateran Selatan.

Beberapa lalu, Kepala Bappeda Sumatera Selatan Yohanes H. Toruan dalam wawancara dengan kalangan pers mempertanyakan program kemiskinan dibawah Kesra yang dinilai hasilnya tidak terukur. Menurutnya selama ini tidak ada yang mengetahui dampak dari program kemiskinan pusat tersebut. Data penurunan kemiskinan hanya bisa dibaca dalam bentuk rilis yang dilakukan oleh BPS berdasarkan uraian data dari berbagai program kemiskinan baik itu dari pusat dan daerah. Oleh karena itu sebaiknya berbagai program kemiskinan yang dicanangkan pusat untuk daerah diserahkan kepada daerah secara utuh sehingga bisa dapat dikontrol dan diukur hasil dari program tersebut.

Dari berbagai persoalan untuk menanggulangi kemiskinan, ada beberapa pandangan yang bisa menjadi alternatif solusi. Pertama, Program kemiskinan sebaiknya perlu diintergrasi antara pusat dan daerah sehingga bisa dikontrol dan lebih bisa menyentuh pada basis kemiskinan karena langsung dibawah komando daerah yang lebih memahami problem kemiskinan daerah. Apalagi saat ini sudah eranya otonomi daerah sehingga saatnya program yang menyangkut problema daerah diserahkan langsung pada daerah. Kedua, Penanggulangan kemiskinan sebaiknya menyentuh pada akar kemiskinan dan kantong-kantong kemiskinan. Berbagai riset telah dilakukan dari berbagai lembaga, yang menunjukan kemiskinan lebih pada faktor kesenjangan pendapatan. Pendapatan warga miskin tidak sebanding dengan kebutuhan dasar. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan perlu mengarah kepada perbaikan pendapatan warga miskin perkotaan. Sebagai contoh, berbagai program kemiskinan seperti PNPM Mandiri Perkotaan sekitar 75 persen anggaran diproyeksikan untuk infrastruktur bisa dikurangi untuk pemberdayaan usaha kecil dan pembinaan Livelihood atau peningkatan mata pencaharian keluaraga dengan keterampilan aplikatif (liveskill) dikantong-kantong kemiskinan. Sementara infrastruktur diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk membenahinya karena wilayah perkotaan untuk infrastruktur mayoritas sudah bisa diakses dengan baik.

Dengan seperti ini tidak ada program tumpang tindih yang rentan dengan praktik korupsi. Dan yang terpenting dalam upaya pemberdayaan warga miskin adalah menciptakan jiwa yang tangguh, kuat dan tidak mudah goyah sehingga bisa menghadapi semua permasalahan. Oleh karena itu, diperlukan fasilitator motivasi yang bisa membongkar kultur malas untuk bisa bangkit menjadi jiwa yang tangguh. Program pemberdayaan kemiskinan apapun tidak akan berhasil jika warga miskin tidak mempunyai motivasi untuk maju. Selain itu, program pemberdayaan harus mengacu kegiatan produktif dan kreatif, karena dengan produktif kreatif prospek untuk bisa bersaing sangat terbuka. Pemberdayaan masyarakat miskin juga memerlukan kemitraan yang sinergis antara pemangku kepentingan. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta berbagai pelaku pemberdayaan seperti Coorporate Social Responsibility (CSR) untuk warga miskin sebaiknya dilakukan secara intergrasi tidak berjalan sendiri-sendiri sehingga tepat sasaran. Selain itu sebuah pemberdayaan warga miskin juga memerlukan fokus yang berkelanjutan. Tidak jarang selama ini program penanggulangan kemiskinan tidak memiliki fokus yang jelas sehingga hasilnya tidak bisa terukur dan hanya sekedar proyek belaka.

Berdasarkan data BPS, kemiskinan perkotaan di Sumatera Selatan 2011 sekitar 13,39 persen maka sudah saatnya dari jumlah tersebut pemerintah daerah dan komponen pendukung untuk segara membuat MAP (peta) kemiskinan berdasarkan potensi, kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh para rumah tangga miskin. Dan pendekatan Livelihood atau Peningkatan Mata Pencaharian Keluarga dipandang bisa mengatasi atau mengurangi kemiskinan dengan lebih cepat. Stratergi Pendekatan Livelihood ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, yakni ekonomi produktif dan kreatif potensial (liveskill). Peningkatan kapasitas ekonomi kreatif dan liveskill dimaksud yakni mempunyai kebebasan atau kelancaran dalam perluasan akses meningkatkan ekonomi (usaha) berupa pengetahuan usaha, keterampilan teknis usaha, manajemen usaha dan ekonomi rumah tangga, perluasan pemasaran atau penyaluran bakat. Tentunya hal ini dilakukan oleh orang-orang yang benar berpengalaman dibidang usaha atau liveskill.

Untuk bisa tepat sasaran, warga miskin sebaiknya dikelola dalam sebuah lembaga atau wadah keswadayaan masyarakat yang dikelola oleh warga miskin berdasarkan potensi yang dimiliki. Lembaga ini sangat penting untuk bisa mengkontrol perkembangan dan kemajuan serta pendampingan. Kebebasan untuk mencurahkan pendapat (curhat) soal usaha atau pekerjaannya bisa memberikan kekuatan sekaligus memberikan motivasi, arahan dan jalan keluar untuk bisa lebih cepat maju keluar dari kemiskinan. Dan perlu menjadi catatan untuk bisa eksis dan semakin maju juga diperlukan modal, oleh karena itu warga miskin juga memerlukan akses modal dengan mudah dalam bentuk lembaga keuangan mikro. Sebaiknya pemerintah daerah memiliki lembaga seperti ini yang khusus menangani atau mengelola warga miskin yang telah mendapatkan pembinaan dan eksis dilembaga keswadayaan warga miskin. Pemberian akses modalpun tidak harus dalam bentuk uang tunai melainkan berupa barang-barang produktif yang bisa digunakan untuk warga miskin lebih maju. Sebagai penutup, menurut hemat saya pemberdayaan membutuhkan pengawasan, evaluasi dan keberlanjutan. Perubahan suatu masyarakat atau kelompok tidak bisa dilakukan dengan cara sesaat atau instan. Fokus adalah menjadi kunci keberhasilan pemberdayaan warga miskin. Dan semua pemangku kepentingan pemberdayaan warga miskin harus terintergrasi untuk membangun program yang fokus dan terukur. (#)

Muara Sugihan, 22 Desa Butuh Sarana Air Bersih

Sudah Diajukan Ke Pemerintah Kabupaten Belum Ada Realiasasi 

Palembang – Air merupakan sumber kehidupan namun hingga saat ini masih ada masyarakat Sumatera Selatan yang belum menikmati pelayanan air bersih. Seperti kawasan pinggiran atau pesisir Banyuasian Kecamatan Muara Sugihan Sumatera Selatan. “Sudah 30 tahun masyarakat Muara Sugihan dan masyarakat perairan lainnya menunggu sarana Air Bersih yang permanen”, Kata BPD Daya Kusuma Poniman diacara Diskusi Prime Topic, Senin (6/2) “Air Bersih Kawasan Pinggiran”.

Menurut Iman, di Muara Sugihan ada sekitar 90 ribu warga dan 22 Desa namun hingga saat ini belum ada satupun sarana air bersih yang dibangun oleh pemerintah baik Kabupaten dan Provinsi Sumatera Selatan. “Kami sangat mengharapkan air bersih bisa ada diperairan”, ujar Iman.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ramadhan Kepala Desa Margorukun Muara Sugihan Banyuasin. Menurut dia selama ini masyarakat perairan untuk minum dan memasak mengandalkan air hujan (tadah hujan). Jika musim kemarau tidak bisa mengandalkan air hujan tetapi harus membeli air bersih yang didatangkan dari Kota Palembang. “Perliternya harganya seribu rupiah, perhari air bersih yang dibutuhkan 50 liter perkeluarga untuk minum dan memasak, artinya perhari harus mengeluarkan biaya sekitar 50 ribu rupiah untuk air bersih”, Kata Ramadhan.

Dia juga mengatakan sebelumnya atau tahun 2004 sudah ada program pengadaan gentong untuk tadah hujan tetapi kurang efektif karena kondisinya saat ini sudah tidak layak pakai lagi. Masyarakat meminta agar sarana air bersih yang diprogramkan lebih permanen seperti sumur bor ataupun program lainnya yang lebih layak dengan topografi setempat. Sebelumnya juga telah ada penelitihan bahwa untuk sumur bor dikawasan perairan terutama pesisir dibutuhkan kedalaman mencapai 500 M untuk bisa menjangkau air bersih.

Dikatakan Ramadhan, Pemerintah Desa pernah mengajukan keluhan sarana air bersih ke Pemerintah Kabupaten dan juga PNPM Mandiri. Namun sampai saat ini program-program baru menyentuh infrastruktur, itupun berasal dari PNPM Mandiri. “Sebagai daerah lumbung pangan di Banyuasian Muara Sugihan dan daerah perairan lainnya sudah selayaknya sarana Air bersih dipreoritaskan oleh pemerintah”, Katanya.

PAM Simas Belum Sentuh Banyuasin

Sementara, terkait sarana air bersih ini ada salah satu program pemerintah pusat untuk pengadaan sarana air bersih dan sanitasi kesehatan yakni PAM Simas. Team Leader PAM Simas Sumatera Selatan Titus diacara yang sama mengatakan, untuk Sumatera Selatan program sarana air bersih PAM Simas sudah ada sejak tahun 2008 dan cermin pertama akan berakhir Februari 2013. “Cermin pertama program PAM Simas belum masuk di Kabupaten Banyuasin, saat ini yang sudah diprogramkan diantaranya Ogan Ilir, OKI, OKU Timur, OKU Selatan, Muara Enim, Musi Rawas dan Musi Banyuasin”, Ujar Titus.

Titus juga mengatakan Kabupaten yang telah masuk program PAM Simas merupakan Kabupaten yang telah berkomitmen untuk mau Sharring dana. Berdasarkan Alokasi dana PAM Simas berasal dari tiga komponen yakni APBN (Hibah Bank Dunia) sebesar 70 persen, APBD sebesar 10 persen dan Swadaya Masyarakat 20 persen berupa tenaga kerja dan juga sarana lainnya. Program PAM Simas ini setiap desa dialokasikan dana sekitar 275 Juta rupiah.

Pada cermin pertama di Sumatera Selatan ada sekitar 400 desa sejak tahun 2008 hingga Februari 2013. Secara rinci disebutkan pada tahun 2008 sebanyak 31 desa, 2009 sebanyak 127 desa, 2010 107 desa berupa 100 desa reguler dan 7 replikasi, 2011 95 desa reguler 18 desa replikasi dan 7 HID sementara tahun 2012 93 desa dan 20 desa replikasi. (Fatur)

117 Desa di Banyuasin Belum Berlistrik PLN

2012 Proyeksikan Banyuasin II, Muara Sugihan dan Tanjung Lago

Banyuasin – 117 desa di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan belum teraliri listrik. Hingga saat ini jaring listrik belum menjangkau mayoritas diwilayah perairan. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemkab Banyuasin Syahril Arief Rachman Jumat (2/3) mengatakan, saat ini yang sudah teraliri listrik sebanyak 171 desa dari 288 desa.

Dia mengatakan sebaran desa yang belum berlistrik terdapat di Kecamatan Banyuasin I sebanyak 16 desa, Banyuasin II 6 desa, Pulaurimau 23 desa, Rambutan 3 Desa, Muarapadang 4 desa, Muaratelang 7 desa, Sembawa 5 desa, Makartijaya 10 desa, Airsaleh 3 desa, Talangkelapa 2 desa, Rantaubayur 8 desa, Tanjunglago 6 desa dan Muarasugihan 10 desa. Sementara itu, Desa yang sudah 100 persen teraliri listrik terdapat di tiga Kecamatan yakni Banyuasin III, Betung dan Suaktapeh semua desanya sudah berlistrik.

Syahril menambahkan pada tahun 2012 ini ada sembilan desa akan teraliri jaringan listrik, diantaranya Desa Telukpayo Banyuasin II, beberapa desa Muarasugihan, Tanjunglago. Sementara, Menurut Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) Satgas Listrik Desa Sumatera Selatan Zainudin beberapa waktu lalu, di Sumatera Selatan sudah 83 persen desa telah teraliri listrik. Menurutnya di Sumsel ada sekitar 525 desa dari 3062 desa belum terjangkau listrik.

“Pada tahun 2012 Sumsel mendapatkan alokasi pembangunan listrik sebanyak 48 desa dari ESDM dengan potensi pelanggan 10.944 rumah tangga”, Katanya. Alokasi ini menurun jika dibandingkan tahun lalu, sebelumnya Sumatera Selatan mendapatkan alokasi 121 desa atau potensi pelanggan 27.603 rumah tangga. (Fatur)

Klaim Lambat, Sekolah Swasta Mengeluh

Sumsel – Sering molornya pencairan dana sekolah gratis, dikeluhkah oleh sekolah-sekolah swasta di Sumsel.

Hal ini terungkap saat silaturahmi Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS), dengan Komisi V DPRD Sumsel di gedung DPRD Sumsel.

Ketua BMPS Sumsel, Idham Khalid mengatakan dana bantuan sekolah gratis itu sering lamban di terima. Misalnya, di 2011 bantuan untuk triwulan pertama baru cair di bulan ke empat. Sementara bantuan untuk triwulan kedua sampai saat ini belum cair.

“Ini sangat menyulitkan bagi sekolah-sekolah swasta, padahal dari bantuan itu dimanfaatkan untuk membiayai operasional sekolah termasuk gaji guru. Kondisi sangat memberatkan, karena banyak sekolah swasta kesulitan untuk membayar honor guru,” ungkap Idham.

Ditambahkannya, banyak sekolah-sekolah swasta yang mengeluhkan hal tersebut, sebab sekolah yang menerima bantuan sekolah gratis tidak bisa lagi memungut biaya apapun dari siswa.

Karenanya, Idham berharap bantuan dari dana sekolah gratis itu, bisa dibayarkan tepat waktu.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sumsel, Ade Karyana menjelaskan keterlambatan pencairan dana bantuan sekolah gratis tersebut disebabkan adanya perubahan pola pembayaran.

Jika sebelumnya terang Ade, pembayaran dana sekolah gratis itu langsung ditransferkan ke rekening sekolah.

“Tetapi sekarang, berdasarkan kebijakan pemerintah pusat ada perubahan. Untuk sekolah negeri di transferkan ke kas daerah masing-masing dulu, sedangkan untuk madrasyah di transferkan ke rekening kantor Kementrian Agama (Kemenag) yang ada di daerah. Inilah yang menyebabkan terjadinya keterlambatan,”ujarnya.

Selain itu sambungnya, keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban dari sekolah yang menerima dana bantuan sekolah gratis juga menyebabkan terjadinya keterlambatan pencairan dana sekolah gratis. (Trijaya)

Pemprov Sumsel Menggelontorkan Dana Bantuan Desa

Palembang - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) pada anggaran 2011 ini mulai melakukan perkuatan pembangunan di desa dengan menggelontorkan dana Rp 60,6 miliar.

Dana tersebut untuk 2.753 desa defenitif, 56 desa persiapan, dan ditambah 377 kelurahan. Dengan alokasi dana itu, diharapkan desa menjadi lebih berkembang.

Kepala Biro Pemerintahan Pemrov Sumsel, Mulyadin Roham, Selasa (12/7), mengatakan, sesuai keputusan Gubernur Sumsel, nomor 91/KPTS/I/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang bantuan keuangan kepada jajaran pemerintahan desa/kelurahan 2011, maka dialokasikan untuk 2.753 desa defenitif, 56 desa persiapan dan 377 kelurahan. Untuk Desa definitif sebesar Rp 20 juta, desa persiapan sebesar Rp 15 juta, dan kelurahan Rp 12,5 juta.

Dikatakan, arah penggunaan dana untuk kegiatan Tim Penggerak (TP) PKK Desa, posyandu desa, karang taruna, pengembangan sarana produktif desa, tambahan penghasilan kades, biaya operasional dan pelaporan, juga operasional Badan Perwakilan Desa (BPD).

Sedangkan dana untuk kelurahan, untuk kegiatan TP PKK Kelurahan, posyandu kelurahan, kegiatan karang taruna, pembinaan administrasi kelurahan, dan pelaporan serta administrasi LPMK.

"Dana ini digunakan sesuai ketentuan, tidak bisa dialihkan ke pos belanja lain," kata Mulyadin.

Dana bantuan disalurkan melalui rekening desa/kelurahan, bahkan ada yang diserahkan gubernur secara langsung saat kunjungan kerja ke desa-desa.

Untuk bantuan yang disalurkan ke rekening, penerima bantuan agar mengajukan permintaan tertulis kepada kades/lurah untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dan dipertanggungjawabkan.

Penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis sesuai ketentuan. (Sripo/FK)

Anggaran Pertanian Diharapkan Ditingkatkan

Sumsel - Anggaran untuk pertanian yang ada dalam APBD masih sangat minim dan belum mencapai 10 persen. Padahal 60% dari masyarakat Sumatera Selatan (Sumsel) saat ini, berprofesi sebagai petani.

Idealnya, anggaran pertanian yang layak untuk masyarakat Sumsel yang masuk pada APBD, sekitar 20% dari total anggaran, atau sama dengan anggaran untuk pendidikan. Pernyataan ini dilontarkan Ketua Komisi II DPRD Sumsel, Budiarto Marshul, saat dibincangi di ruang Komisi II.

Menurut Budiarto, pemerintah seharusnya sadar kalau petani adalah tulang punggung bagi pembangunan di Sumsel. Sehingga sudah selayaknya dunia pertanian menjadi perhatian pemerintah.

”Ya memang idealnya anggaran pertanian itu, 20 persen dari total anggaran. Dengan begitu, akan banyak program untuk meningkatkan kesejahteraan pertanian,” kata Budi.

Namun, tandas Budi, 20 persen anggaran itu bukan termasuk infrastruktur dunia pertanian seperti untuk irigasi dan sebagainya. Tapi dari 20 persen anggaran itu, murni untuk program yang langsung menyentuh kepentingan petani seperti bantuan bibit, permodalan, dan peningkatan produksi pertanian.

“Saat ini kan, APBD Sumsel tahun anggaran 2011 mencapai Rp 4,3 trilyun. Sedangkan di 2012 di asumsikan APBD Sumsel mencapai Rp 4,3 trilyun. Kita berharap pada APBD Sumsel 2012 nanti ada peningkatan drastis anggaran pertanian walaupun belum bisa mencapai 20 persen dari total anggaran,” tandasnya.

Terlebih pada tahun 2012 nanti, tidak ada lagi pembangunan untuk SEA Games, hingga anggaran bisa kita fokuskan, untuk meningkatkan kesejahteraan petani termasuk juga pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

Budi optimis, jika anggaran untuk pertanian mencapai 20 persen, dari total APBD maka dunia pertanian di Sumsel bisa berbuat banyak termasuk peningkatan produksi, perbaikan kualitas sehingga berefek dengan meningkatnya kesejahteraan petani.

Politisi asal Partai Gerindra ini pun menuturkan, bahwa Komisi II akan mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) Badan Hukum Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Karena bantuan yang diberikan pemerintah bukan ke individu petani melainkan ke kelompok tani. Hingga dengan adanya badan hukum Gapoktan maka petani lebih mengakses permodalan ke bank, selain itu pemerintah akan lebih mudah melakukan pembinaan.

”Ini bagian untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Sumsel, jika Gapoktan ada badan hukum maka akses permodalan ke bank bisa lebih mudah dan pembinaan bisa lebih fokus. Sehingga secara perlahan, kualitas hasil pertanian bisa ditingkatkan termasuk untuk mengakses pasar untuk menjual hasil pertanian tersebut,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Nelly Rasdiana, menambahkan, bahwa pihaknya jelas mendukung sikap dari Komisi II DPRD, untuk menambah alokasi dana kebidang pertanian. “Kalau kami kan mengusulkan, dewan yang membahas dan yang menyetujui dari pusat. Intinya kami sangat mendukung dengan keinginan dewan,” tambahnya.(Morino)

Kapal Tua Ditemukan Di Persawahan

Muara Sugihan - Sebuah kapal tua yang diperkirakan peninggalan zaman Belanda berhasil ditemukan petugas Badan Arkeologi Pusat (BAP) di areal persawahan milik Lasmijan di Jalur 16 Desa Margomulyo, Kecamatan Muarasugihan, Banyuasin, Jumat (15/4/2011).

Tidak hanya bangkai kapal, sebelumnya warga eks transmigrasi ini juga pernah menemukan beberapa benda-benda antik dan kuno serta sejumlah benda berharga seperti guci dan emas batangan di lokasi tersebut.

Mendapat laporan dan informasi adanya benda kuno di wilayah tersebut, petugas BAP mendatangi lokasi dan melakukan proses penggalian sejak 11 April lalu. Sejauh ini petugas baru berhasil membongkar kayu-kayu panjang yang menyembul dari dalam tanah.

Diperkirakan kayu-kayu tersebut merupakan tiang-tiang dari sebuah bangkai kapal. Namun belum diketahuinya secara pasti apakah merupakan peninggalan pada masa kerajaan atau masa peninggalan bangsa penjajah dahulu.

Penemuan yang pertama kali terjadi pada tahun 2009, yang ditemukan Lasmijan yang menemukan guci antik di areal sawah miliknya di Jalur 16 Desa Margomulyo, Kecamatan Muarasugihan, Banyuasin. Benda tersebut telah dimiliki dan disimpan di rumahnya, kemudian beberapa bulan kemudian kembali ditemukan batangan emas, guci yang sudah tidak utuh dan sejumlah barang berharga lainnya.

Banyaknya temuan tersebut membuat pemerintah setempat melaporkan temuan tersebut ke Badan Arkeologi Pusat. Selanjutnya, selama dua hari terakhir ini tim dari Badan Arkeologi Pusat ini telah melakukan penggalian keberadaan dan penemuan kapal tua yang terpendam didalam tanah tersebut.

Budi, salah seorang warga setempat mengaku jika saat ini telah dilakukan penggalian oleh Badan Arkeologi Pusat dan baru terlihat kayu-kayu panjang yang menyembul dari dalam tanah. Diperkirakan kayu-kayu tersebut berasal merupakan tiang-tiang dari sebuah bangkai kapal. Namun belum diketahuinya apakah guci yang ditemukan tersebut merupakan peninggalan pada masa kerajaan atau masa peninggalan bangsa penjajah.

Gubernur Sumsel Alex Noerdin Resmikan Bus Plaju - Muara Padang

Palembang – Gubernur Sumsel Alex Noerdin akan meresmikan Bus Perintis guna mengembangkan kawasan pinggiran, Rabu (2/3) siang. Bus perintis yang akan diresmikan adalah rute Alang-Alang Lebar – Tanjung Api-Api dan Plaju – Muara Padang.

Kabid DLLAJ dan Kerata Api Dishub Sumsel Nopri Delimunte saat Talkshow di Palembang First Channel Trijaya FM Palembang mengatakan masih-masih rute dipersiapkan dua bus perintis dengan kapasitas 24 Seat.

“Tiket untuk sementara sebesar Rp. 10.000,- perorang”, Katanya. Untuk merintis rute tersebut Dishub Sumsel bekerjasama dengan PERUM DAMRI. Dengan diresmikan rute ini diharapkan dapat menghidupkan perekonomian di Kawasan TAA dan Muara Padang sekitarnya.

Nopri menambahkan, khusus di TAA ke depan akan ada dermaga Ferry Penyebarangan, sehingga bus perintis ini sangat efektif. (FK)

Anggaran Infrastruktur di Sumsel Capai 1,1 Triliun

PALEMBANG - Pemerintah pusat dan daerah pada tahun 2011 menganggarkan dana untuk perbaikan jalan di wilayah Sumatera Selatan sebesar Rp1,1 triliun.

Dana tersebut berasal dari pemerintah pusat sebesar Rp700 miliar yang diperuntukkan perbaikan jalan nasional, kata Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumsel, Hery Amalindo, Selasa (4/1).

Lebih lanjut dia mengatakan, dari total dana perbaikan jalan itu, selebihnya dana APBD Provinsi Sumsel diperuntukkan pembenahan jalan yang ada di daerah ini.

Memang untuk jalan nasional yang ada di provinsi ini panjangnya sekitar 1.000 kilometer (KM) akan terus dibenahi termasuk perawatan sehingga kondisinya tetap baik.

Sementara jalan provinsi sepanjang 1.700 KM yang berada di wilayah 11 kabupaten dan empat kota di Sumsel.

Dikatakannya, jalan nasional dan provinsi itu harus selalu diawasi dan bila ada kerusakan segera dibenahi.

Ketika ditanya penggunaan dana tersebut, ia mengatakan, dianggarkan sesuai kebutuhan daerah atau melihat kondisi jalan tersebut.

Dia mencontohkan, untuk perbaikan jalan provinsi di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), pihaknya mengalokasikan dana yang telah dianggarkan itu sebesar Rp60 miliar.

“Dana tersebut untuk perbaikan jalan yang rusak, namun pengerjaannya dilaksanakan secara bertahap. Jadi masyarakat Muba tidak perlu khawatir karena kerusakan jalan provinsi tetap dibenahi, dan merupakan tanggung jawab Dinas PU Bina Marga Sumsel,” ujarnya.

Sehubungan itu, menurut Hery, Gubenur Sumsel H Alex Noerdin masih memprioritaskan perbaikan jalan yang rusak di wilayah sejumlah kabupaten dan kota di provinsi tersebut.

Hal itusesuai dengan program yang disampaikan kepada masyarakat bahwa perbaikan jalan merupakan skala prioritas.

Nalco Tetap Di Memilih Sumsel

PALEMBANG - Gubernur Sumsel Alex Noerdin pastikan National Aluminium Company (Nalco) Ltd tetap berinvestasi di Sumatra Selatan (Sumsel). Menurutnya Dia sudah mendapat kepastian dari Nalco menetapkan pilihan investasinya di Sumsel.

Investor asal India tersebut sempat dikabarkan batal menanamkan investasinya sebesar 3,2 miliar dolar AS di Sumsel pertengahan tahun lalu dan akan memilih Kalimantan Timur (Kaltim).

Namun, pada akhir tahun lalu, mereka menyatakan memilih membangun pabrik smelter aluminiumnya di sini. Untuk lokasinya kita arahkan di kawasan Tanjung Api-api.

Selain Nalco Ltd juga ada satu lagi perusahaan asal India yang berinvestasi di Sumsel. Perusahaan tersebut adalah Adani Global yang bergerak di bidang konstruksi dan infrastruktur.

Dengan PT Adani Global, menurut Alex Noerdin, pada akhir Agustus 2010, Gubernur Sumsel telah menandatangani Head of Agreement (HoA) dengan Presiden Direktur PT Adani Global Ganesha Varadarazan dan Direktur Utama PTBA Tbk Sukrisno.

PT. Ardani akan membangun jalur kereta api sepanjang 270 kilometer (km) dari Tanjung Enim ke Tanjung Api-api dan juga pembangunan coal terminal dengan nilai investasinya 1,6 miliar dolar AS,” katanya

Sementara itu, Kepala Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Sumsel, Permana, mengatakan, “Nalco tetap akan menanamkan investasinya di kawasan Tanjung Api-api. Masalah pasokan batu bara untuk memenuhi kebutuhan power plant mereka dengan kapasitas 1.250 MW sudah bisa teratasi.” (FK/Trijaya)

Alex : Pembangunan Venue Sea Games Terus Dipantau

Persiapan Sumsel menjadi tuan rumah Sea Games XXVI terus dilakukan. Salah satunya pembangunan sarana dan prasaran olahraga yang meliputi wisma atlet di Jakabaring, serta fasilitas pendukung Gedung GOR Kampus yang kini tengah direhab.

Pada malam tahun baru pun terus bekerja. Tukang-tukang dengan semangat tinggi terus bekerja. Ini untuk wisma atlet,” kata Gubernur Sumsel H Alex Noerdin saat meninjau pembangunan venues Sea Games Wisma atlet di Jakabaring, Pada malam tahun baru

Menurutnya, seluruh pemancangan tiang wisma atlet sudah selesai. Jadi mana yang selesai, dilanjutkan yang lainnya. Misalnya blok C, yang lain dibangun lagi dan seterusnya.

Kemudian, lanjut Alex, pembangunan wisma atlet ini dilakukan sesuai terjadwal (on schedule). Walaupun cuaca jelek, kadang hujan dan sebagainya. Target bulan enam sudah selesai. Jadi kalau bulan enam akhir, artinya lima bulan atau empat bulan sebelum Sea Games.

Sedangkan untuk fasilitas olahraga lainnya tengah dilakukan pengawasan dan evaluasi. Jadi kalau lapangan tenis selesai sekitar bulan empat atau April, kolam renang kira-kira bulan tujuh, kemudian ada yang lebih cepat, lapangan atletik.

Wisma atlet, sambung Alex, akan diuji cobakan kepada para wartawan untuk menginap. Kita coba dengan dipersilakan para wartawan untuk coba nginap disini. Fasilitas? Dalam satu modul, itu ada dua kamar tidur, kemudian ruang tamu, pantry, toilet, kamar mandi, dan AC,” jelasnya. (FK)

PT. Pusri Palembang Resmi Berdiri

PALEMBANG - Restrukturisasi BUMN pupuk di Indonesia akhirnya terjadi. Sejak 1 Januari 2011, satu perusahaan pupuk baru berdiri dengan nama PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang. Perusahaan baru ini berdiri buah dari spin off PT Pusri (Persero) sebagai perusahaan holding.

Sabtu (1/1) dengan disaksikan komisaris Adolf Warouw, direksi PT Pusri (Persero) melakukan pengalihan tugas unit usaha PT Pusri (Persero) kepada direksi PT Pusri Palembang. Untuk jabatan Direktur Utama dialihkan dari Arifin S Tasrif kepada Eko Sunarko yang sebelumnya menjabat Direktur Keuangan PT Pupuk Kaltim.

Menurut Adolf Warouw dengan pengalihan tugas ini maka telah terjadi pengalihan pemilikan aset dan juga pengalihan tugas dan tanggung jawab pengelolaan perusahaan PT Pusri Palembang.

“PT Pusri Palembang ini merupakan hasil spin off dari PT Pusri Persero atau holding dan PT Pusri Palembang merupakan anak perusahaan. Spin off ini bertujuan untuk peningkatan kinerja dan peningkatan value perusahaan,” ujar anggota dewan komisaris PT Pusri (Persero).

Sementara itu Direktur Utama PT Pusri (Persero) Arifin Tasrif menjelaskan, dengan selesainya pengalihan tugas unit usaha PT Pusri (Persero) kepada direksi PT Pusri Palembang, maka restrukturisasi dengan pilihan opsi //spin-off// sudah rampung. “PT Pusri yang sekarang ini menjadi operating holding akan menjadi holding dan PT Pusri akan berubah atau berdiri sendiri menjadi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang yang dikelola oleh direksi terpisah dari PT Pusri Holding.”

Menurut Arifin, dengan perubahan bentuk operating holding menjadi holding maka PT Pusri akan lebih fokus dalam pengelolaan sinergi operasional korporasi diantara sesama anak perusahaan terutama dalam bidang produksi dan pemasaran.

Dengan berdirinya PT Pusri Palembang selanjutnya akan ada lima perusahaan produsen pupuk yang bernaung di bawah PT Pusri (Persero), yaitu PT Petrokimia Gresik (Petrogres), PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kaltim PKT), PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) dan PT Pusri Palembang serta dua perusahaan non produsen pupuk, yaitu PT Rekayasa Industri dan PT Mega Eltra.